Menyusul kerusuhan yang terjadi di Mesir beberapa hari terakhir ini, Kementerian Luar Negeri menyerukan seluruh warga Indonesia di Kairo dan di kota-kota lainnya untuk menghindari tempat-tempat atau kawasan yang keamanannya rawan.
Warga negara Indonesia juga diminta segera menuju kantor kedutaan besar Indonesia jika situasi memburuk. Sedangkan bagi mereka yang ingin mengetahui informasi mengenai sanak keluarga yang sedang berada di Mesir, dapat menghubungi Direktorat Timur Tengah, Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Hal ini disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Michael Tene, kepada VOA, Sabtu sore.
“Akses komunikasi di Mesir sedang sulit, oleh karena itu informasi bisa diperoleh pula di Direktorat Timur Tengah di Kementerian Luar Negeri di Jakarta," ujar Michael. "Juga untuk Warga Negara Indonesia yang berencana berkunjung ke Mesir dalam waktu dekat, kami himbau untuk meninjau kembali rencana kunjungannya hingga situasi di Mesir normal. Langkah-langkah selanjutnya tentu akan disesuaikan dengan perkembangan di sana, berdasarkan masukan yang kita terima dari Kedutaan Besar Indonesia di sana (di Kairo).”
Kementerian Luar Negeri mencatat lebih dari 6000 WNI berada di Mesir; sebagian besar mahasiswa dan TKI. Mereka tersebar di sejumlah kota, di antaranya di Kairo dan Alexandria.
“Sebagian besar dari mereka adalah pelajar, 4.000 lebih. Kemudian ada sekitar 1.000 tenaga kerja, dan lainnya adalah staf kedutaan, ekspatriat dan lain-lain.”
Pihak berwenang di Mesir memutuskan seluruh akses komunikasi, serta memberlakukan jam malam sejak Jumat. Warga dilarang berkumpul mulai pukul enam sore hingga pukul tujuh pagi keesokan harinya.
Massa mengabaikan larangan ini dengan tetap melakukan aksi protes dan melawan aparat keamanan usai shalat Maghrib. Kantor pusat Partai Demokratik Nasional (NDP), partai yang berkuasa di Mesir, bahkan ikut dibakar massa.
Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen, Hidayat Nurwahid, mengatakan kepada VOA, pemerintah Indonesia dan DPR tentu tidak akan mencampuri urusan politik Mesir. Namun politisi dari Partai Keadilan Sejahtera ini juga mengharapkan Presiden Mubarak tidak mengabaikan keinginan rakyat Mesir akan proses reformasi politik, serta demokratisasi yang lebih baik.
“Tunisia sudah memulai, dan jika terjadi sesuatu di Mesir seperti yang pernah terjadi di Jakarta, maka saya harap pemerintah Mesir tidak melakukan represi atau kejahatan terhadap rakyatnya, karena itu akan menghadirkan masa depan yang semakin sulit bagi Mesir sendiri," kata Hidayat Nur Wahid. "Yang paling bagus kalau ada segera rekonsiliasi sehingga ada solusi terbaik sepeti yang diharapkan masyarakat Mesir pada umumnya.”
Kerusuhan massa di Mesir tidak terelakkan akibat kekecewaan rakyat atas ketidakmampuan pemerintah mengatasi krisis ekonomi. Rakyat Mesir juga marah dengan kesewenang-wenangan pemerintahan Presiden Hosni Mubarak, yang masih menerapkan undang-undang darurat sejak ia berkuasa pada tahun 1981.
