Pemerintah berusaha melakukan berbagai upaya untuk membebaskan sepuluh warga negara Indonesia disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan sejak pekan lalu. Usaha itu dilakukan dengan tetap memprioritaskan keselamatan mereka.
Anggota Komisi I yang membidangi masalah Pertahanan dan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat Tubagus Hasanuddin hari Rabu (30/3) menjelaskan kepada wartawan, ada tiga cara bisa dilakukan pemerintah untuk membebaskan kesepuluh warga negara Indonesia, yaitu: lewat diplomasi, membentuk tim negosiasi yang berunding langsung dengan penyandera, atau dengan mengunakan kekuatan pasukan.
Untuk berunding langsung dengan penyandera, pemerintah – menurut Tubagus – bisa melibatkan tokoh-tokoh Indonesia yang sudah lama bermukim di Filipina Selatan.
Hasanuddin juga berharap agar para pejabat di Indonesia tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bisa mengganggu langkah-langkah yang sedang dilakukan untuk membebaskan ke-10 sandera tersebut
"Ada satu cara menurut hemat saya, di situ ada banyak orang-orang kita dari Sulawesi bagian utara, di sana sekita 4.600 orang itu bertebar di mana-mana dan welcome kepada semua pihak. Ada yang bekerja bahkan ada yang memimpin atau imam mesjid, itu ada tokoh-tokohnya, mungkin bisa kontak kesitu," ujar Hasanuddin.
Ada dua kapal yang awalnya disandera Abu Sayyaf, yaitu kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 yang membawa tujuh ribu ton batu bara dan sepuluh awak kapal asal Indonesia.
Pembajakan diketahui setelah Abu Sayyaf dua kali menelepon pemilik kapal – PT Patria Maritime Lines – Sabtu lalu (26/3), meminta tebusan 50 juta peso Filipina atau sekitar 14,3 milyar rupiah.
Kapal Brahma 12 sudah dilepaskan dan kini dalam kontrol otorita Filipina. Sementara keberadaan Anand 12 dan sepuluh warga Indonesia belum diketahui persis. Kapal berbendera Indonesia ini tengah dalam pelayaran dari Sungai Puting – Kalimantan Selatan menuju Batangas – Filipina Selatan.
Menurut Tubagus Hasanuddin, wilayah sekitar laut Sulawesi hingga Pantai Cotabato, Mindano Selatan memang merupakan daerah rawan dari kegiatan penyeludupan dan perompakan. Di wilayah itu ada beberapa kelompok pemberontak seperti Moro National Liberation Front (MNLF), kemudian muncul Moro Islamic Liberation Front (MILF) serta kelompok bersenjata Abu Sayyaf. Semua kelompok tersebut punya wilayah kekuasaan dan tujuan masing-masing sehingga sulit dikontrol oleh angkatan perang Filipina.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan pemerintah akan memprioritaskan keselamatan kesepuluh sandera asal Indonesia itu dan terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait di Indonesia dan Filipina, termasuk dengan Menteri Luar Negeri Filipina.
"Saya menteri luar negeri Indonesia terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait di Indonesia dan juga di Filipina termasuk di antaranya langsung berhubungan dengan menteri luar negeri Filipina. Prioritas saat ini adalah keselamatan 10 warga negara Indonesia," ungkap Retno.
Media Mindanaoexaminer.com melaporkan bahwa para sandera ditahan di sebuah pulau di daerah Filipina Selatan. Tetapi VOA belum bisa mengukuhkan laporan tersebut.
Pengamat terorisme yang juga mantan anggota Jamaah Islamiyah, Nasir Abbas, memastikan masih ada harapan kesepuluh warga Indonesia disandera Abu Sayyaf itu bisa dibebaskan dengan selamat.
Nasir mengatakan, "Keuntungan Indonesia adalah Indonesia pernah membantu umat Islam di sana. Itu menjadi kenangan mereka. Kedua Indonesia juga muslim, sama seperti mereka. Dana (uang tebusan) paling utama untuk senjata. Mereka perlu perluru, perlu senjata yang bagus, coba lihat senjata yang dimiliki Abu Sayyaf semua senjata organik, tidak ada senjata rakitan."
Abu Sayyaf adalah kelompok separatis Islam berbasis di bagian selatan Filipina, seperti Jolo, Basilan dan Mindanao. Sejak April 2000, mereka melakukan belasan kali aksi pengeboman, penculikan dan pembunuhan. Kelompok Abu Sayyaf ini juga sudah berbaiat kepada ISIS. [fw/em]
