PBB, Rabu (20/9) mengatakan bahwa Taliban Afghanistan telah melakukan lebih dari 1.600 pelanggaran HAM selama penangkapan dan penahanan orang-orang, termasuk perempuan, dan PBB mendesak otoritas de facto untuk menghentikan pelanggaran itu.
Misi Bantuan PBB di Afghanistan, UNAMA, telah mendokumentasikan pelanggaran tersebut dalam laporan pertamanya mengenai perlakuan terhadap tahanan sejak Taliban merebut kembali kekuasaan dua tahun silam. UNAMA mengatakan hampir separuh pelanggaran itu berupa tindakan penyiksaan dalam tahanan serta tindakan kejam, tidak manusiawi, atau hukuman atau perlakuan merendahkan martabat lainnya.
Laporan itu menggambarkan penggunaan penyiksaan dan “perlakuan buruk” yang “sistemik” oleh polisi dan Direktorat Jenderal Intelijen (GDI) di tempat-tempat penahanan dan penjara di negara itu
Taliban mengganti nama badan spionase resmi Afghanistan menjadi GDI setelah kembali berkuasa pada Agustus 2021. UNAMA mengaitkan hampir 60 persen dari pelanggaran itu dilakukan oleh GDI.
Kekejaman yang dilaporkan itu terjadi antara 1 Januari 2022 dan 31 Juli 2023, di 29 dari 34 provinsi di Afghanistan.UNAMA mengatakan telah mendokumentasikan pelanggaran melalui verifikasinya terhadap 800 lebih kasus, termasuk lebih dari 130 wawancara mendalam dengan lelaki dan perempuan Afghanistan yang pernah berada dalam tahanan Taliban.
Laporan UNAMA merinci metode penyiksaan yang digunakan pihak berwenang untuk mendapatkan pengakuan atau informasi lainnya, dengan mengatakan para tahanan dibuat mengalami rasa sakit dan penderitaan yang sangat parah melalui pemukulan fisik, sengatan listrik, sesak napas, posisi-posisi stres, dan dipaksa menenggak air, selain ditutup mata dan diancam.
Laporan itu mencatat bahwa 24 persen korban adalah wartawan atau anggota masyarakat madani, 21 persen adalah mantan anggota pemerintah Afghanistan dan 44 persen adalah individu tanpa afiliasi khusus. Selebihnya adalah mereka yang terafiliasi dengan kelompok-kelompok bersenjata dan orang-orang yang ditahan untuk mendapatkan informasi.
UNAMA juga mendokumentasikan kematian 18 tahanan, termasuk mantan anggota pasukan keamanan Afghanistan dan pejuang oposisi, sementara selebihnya tidak diketahui hubungannya.
“Pernyataan pribadi mengenai pemukulan, penyetruman, penyiksaan di air, dan banyak lagi bentuk kekejaman dan perlakuan merendahkan martabat lainnya, serta ancaman yang dikeluarkan terhadap individu dan keluarga mereka, sangatlah mengerikan,” kata Volker Turk, komisaris tinggi HAM PBB. “Saya mendesak semua otoritas de facto terkait agar menerapkan langkah-langkah konkret untuk menghentikan kekejaman ini dan menuntut pertanggungjawaban pelakunya.”
Taliban telah membantah tuduhan UNAMA. Dalam tanggapan yang dilampirkan ke laporan itu, kementerian luar negeri di Kabul menegaskan lembaga-lembaga keamanan melakukan tugas mereka sesuai hukum dan berbagi rincian mengenai langkah-langkah yang diambil untuk menjunjung hak para tahanan.
Departemen Kepolisian yang dipimpin oleh Kementerian Dalam Negeri mengidentifikasi 21 kasus pelanggaran HAM, dan semuanya sedang diselidiki, kata Taliban.
“Untungnya, syariat Islam, yang telah disetujui untuk melindungi dan menghormati hak-hak dasar dan Islami, melarang penyiksaan orang-orang bahkan untuk keperluan mendapatkan kebenaran,” kata kantor administrasi penjara Taliban yang dikutip laporan itu.
Laporan UNAMA mencatat bahwa Taliban mencatat bahwa Taliban telah memperkenalkan sejumlah langkah untuk memantau pelanggaran di pusat-pusat penahanan. “Meskipun ada tanda-tanda membesarkan hati dalam hal arahan kepemimpinan serta keterbukaan di kalangan banyak pejabat de facto untuk terlibat secara konstruktif dengan UNAMA dan mengizinkan kunjungan ke penjara, kasus-kasus terdokumentasi itu menyoroti perlunya tindakan segera dan dipercepat oleh semua pihak,” kata Roza Otunbayeva, kepala misi itu di Kabul. [uh/ab]
Forum