Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk menyelengarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 di Jawa Timur yang aman dan damai. Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Eko Sasmito mengatakan, pihaknya mengajak semua kontestan Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 untuk menghindari penggunaan isu SARA dan ujaran kebencian selama kampanye, serta menyelesaikan setiap persoalan dengan cara damai.
“Kalau KPU kan taglinenya guyub rukun, ya mari kita laksanakan proses ini dengan keguyuban, kebersamaan, dan kerukunan. Dari semua persoalan diselesaikan dengan dialog, dari semua persoalan diselesaikan dengan anti kekerasan. Jangan sampai ada persoalan-persoalan SARA, kemudian ada persoalan-persoalan menyangkut tentang ujaran-ujaran kebencian, nah itu kita hidari, kita lakukan Pilgub dengan bergembira,” ujar Eko.
Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Saifullah Yusuf mengatakan, dirinya bersama Calon Wakil Gubernur Puti Guntur Soekarno, memastikan akan melakukan kampanye simpatik yang jauh dari upaya memecah belah masyarakat.
“Selama kampanye ini kami akan melakukan kampanye-kampanye yang simpatik, kampanye yang lebih banyak interaktif, dialog, jadi akan anjang sana. Jadi kita akan kampanye yang efisien,” kata Saifullah.
Hal senada disampaikan pasangan Calon Wakil Gubernur Jawa Timur nomor urut 1, Emil Elestianto Dardak dan Khofifah Indar Parawansa, yang berjanji akan menjaga kerukunan dan keberagaman yang selama ini sudah terjaga baik di Jawa Timur.
“Bhinneka Tunggal Ika adalah prinsip yang luar biasa dari bangsa Indonesia, berbeda-beda namun tetap satu. Oleh karena itu, Jawa Timur siap menjadi garda terdepan untuk mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika,” tukas Emil.
Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Aang Kunaifi menegaskan, tidak akan mentolerir penggunaan isu SARA dan politik uang dalam Pilkada.
“Bahwa akan menghindari aktivitas politik uang dan mengelola politisasi isu SARA, sehingga proses Pilkada di Jawa Timur bisa berjalan sebagaimana harapan semua masyarakat Jawa Timur. Kami tidak akan memberikan toleransi kepada pihak-pihak yang melakukan, mengelola isu tersebut,” tandas Aang. [pr/em]
