Sebuah komite DPR Kamis (9/11) melakukan pemungutan suara untuk mengajukan rancangan undang-undang reformasi pajak Partai Republik ke DPR untuk mendapat persetujuan akhir.
Sementara itu, Komite Keuangan Senat yang dipimpin Partai Republik mengumumkan rancangan undang-undang versi mereka yang memiliki beberapa perbedaan penting dari rancangan yang diajukan DPR.
Karena tampaknya usulan reformasi pajak dari Partai Republik tidak akan mendapat dukungan dari Partai Demokrat, tergantung Partai Republik untuk menentukan satu rancangan undang-undang yang bisa mereka loloskan dan ditandatangani presiden.
Meskipun kedua rancangan undang-undang secara umum menyederhanakan peraturanpajak, namun ada perbedaan mengenai elemen penting seperti potongan pajak properti negara bagian dan lokal serta kredit rumah.
Perbedaan besar juga tampak pada jangka waktu untuk memperkenalkan pengurangan tarif pajak bagi perusahaan-perusahaan besar.
Presiden Donald Trump dan Partai Republik membanggakan reformasi pajak mereka sebagai keringanan bagi kelas menengah dan bisnis, karena berharap dapat menarik lebih banyak investasi pada ekonomi Amerika.
Demokrat mengatakan rencana Partai Republik hanya menguntungkan orang kaya dan sebenarnya menaikkan pajak bagi banyak keluarga kelas menengah.
Kantor Anggaran Kongres yang non-partisan memperkirakan rancangan undang-undang yang diajukan Partai Republik di DPR akan menambah hutang negara sebanyak 1,7 triliun dolar selama dekade berikutnya.
Gedung Putih, Kamis, menyebut rancangan undang-undang DPR dan Senat "langkah penting untuk memberikan keringanan pajak yang bersejarah bagi rakyat Amerika."
Gedung Putih juga mengatakan presiden berharap bisa menandatangani rancangan undang-undang reformasi pajak tersebut menjelang akhir tahun ini. Namun dengan beratnya perundingan, kemungkinan itu tampak kecil. [my/al]
