Prayuth Chan-ocha, pemimpin junta militer yang berkuasa di Thailand, secara luas diperkirakan akan terpilih sebagai perdana menteri ketika Parlemen baru negara itu bersidang untuk pertama kalinya hari Rabu (5/6).
Prayuth mendapat dukungan dari koalisi yang dipimpin oleh partai pro-militer Palang Pracharat, yang memenangkan lebih dari 100 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki 500 kursi setelah memenangkan pemilihan umum 24 Maret. Dia juga diperkirakan akan menerima suara dari Senat dengan 250 kursi, yang anggotanya dipilih sendiri oleh junta, sehingga memberinya 376 suara yang diperlukan dari kedua majelis di Parlemen.
Posisi Prayuth semakin kuat ketika dia menerima dukungan dari Partai Demokrat yang sudah mapan, sebuah langkah yang mendorong pemimpin partai itu, yang juga mantan perdana menteri Abhisit Vejjajiva untuk mengundurkan diri dari kursinya di Parlemen.
Koalisi oposisi tujuh partai yang dijuluki Front Demokrat telah mencalonkan Thanathorn Juangroongruangkit, pemimpin partai Phak Anakhot Mai atau “Partai Masa Depan,” sebagai perdana menteri. Tetapi Thanathorn telah diskors dari Parlemen karena dia menghadapi tuduhan penghasutan ketika terjadi demonstrasi mahasiswa pada tahun 2015. Dia dapat diancam hukuman sembilan tahun penjara jika terbukti bersalah.
Koalisi itu termasuk partai Pheu Thai, yang bersama partai-partai afiliasinya telah memenangkan setiap pemilihan umum sejak 2001. Partai Pheu Thai pernah dipimpin oleh mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra, dan yang digulingkan oleh militer pada 2006.
Thaksin dan kaum pro-kerajaan telah Bertikai selama hampir dua dekade terakhir yang memicu pertumpahan darah dan dua kudeta, termasuk kudeta ada tahun 2014 yang menggulingkan saudara perempuannya, Perdana Menteri Yingluck Shinawatra, dan mengembalikan negara itu ke pemerintahan militer.
Baik Thaksin maupun Yingluck telah tinggal dalam pengasingan di luar negeri sejak penggulingan pemerintahan masing-masing. (lt)
