Pemerintah Malaysia mengatakan tidak akan memperpanjang keadaan darurat virus corona setelah tanggal 1 Agustus. Pernyataan itu dikemukakan sewaktu Parlemen dibuka kembali Senin (26/7) setelah penangguhan kontroversial selama tujuh bulan di tengah pandemi yang memburuk.
Keadaan darurat, yang memungkinkan pemerintah untuk menghentikan Parlemen sejak Januari dan memerintah dengan peraturan tanpa persetujuan legislatif, telah dikecam sebagai tipu muslihat Perdana Menteri Muhyiddin Yassin untuk tetap berkuasa di tengah rongrongan terhadap kepemimpinannya.
Para anggota parlemen oposisi mengecam kegagalan pemerintah dalam mengatasi pandemi meskipun memberlakukan lockdown nasional sejak 1 Juni. Total jumlah kasus Malaysia melewati 1 juta pada Minggu, naik delapan kali lipat dari keseluruhan tahun lalu, atau naik 77% sejak lockdown. Jumlah kematian juga meningkat tajam sehingga mendekati 8.000.
Setelah sidang khusus selama lima hari di Parlemen dibuka, Menteri Kehakiman Takiyuddin Hassan mengatakan pemerintah tidak akan mengusahakan perpanjangan keadaan darurat.
Para anggota parlemen oposisi juga terkejut ketika Takiyuddin mengumumkan pemerintah telah membatalkan semua peraturan darurat sejak 21 Juli. Mereka mempertanyakan mengapa pembatalan itu tidak diumumkan lebih awal, dan apa konsekuensinya terhadap mereka yang dikenai tindakan karena dianggap melanggar protokol COVID-19 padahal peraturannya sudah tidak berlaku.
Muhyiddin, dalam pengarahannya kepada majelis rendah, mengatakan Malaysia, seperti negara lain, tidak luput dari varian Delta virus corona yang lebih menular.
Ia membela kebijakan-kebijakan pemerintahnya, dengan mengatakan bantuan ekonomi telah didistribusikan ke keluarga-keluarga miskin dan bisnis-bisnis yang terkena dampak lockdown. Program-program vaksinasi juga telah dipercepat dengan mayoritas penduduk diharapkan akan telah diinokulasi pada akhir tahun, katanya.
“Pemerintah ini tidak sempurna tetapi pemerintah ini tidak membiarkan rakyat menderita dan selalu bekerja untuk menyelamatkan nyawa,'' kata Muhyiddin.
Mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad mendesak Muhyiddin untuk mundur dan mengatakan pemerintah Muhyiddin yang mengambil alih kekuasaan pada Maret 2020, telah gagal.
“Jika pemerintah ini benar-benar gagal, maka sudah saatnya perdana menteri mundur dan kita membutuhkan forum untuk memberikan suara tentang ini,'' kata anggota parlemen lainnya, Gobind Singh, sebelumnya.
Analis mengatakan akhir dari keadaan darurat itu sudah diperkirakan mengingat raja kemungkinan tidak akan menyetujui perpanjangan. Pembatalan itu juga akan membantu Muhyiddin menghindari pemungutan suara di parlemen atas peraturan-peraturan yang dapat dilihat sebagai ujian dukungan terhadap kepemimpinannya, kata Oh Ei Sun, seorang cendekiawan senior di Institut Urusan Internasional Singapura.
Partai terbesar dalam aliansi yang berkuasa telah menarik dukungannya untuk Muhyiddin karena gagal mengatasi pandemi, tetapi jaksa agung mengatakan Muhyiddin akan tetap berkuasa sampai dapat dibuktikan di Parlemen bahwa ia kehilangan dukungan mayoritas.
Situasi itu membuat posisinya tetap aman untuk saat ini karena pemerintah mengatakan sesi parlemen lima hari khusus hanya akan terfokus pada pandemi dan tidak ada pemungutan suara atau mosi lain yang akan diizinkan.
Muhyiddin menjadi perdana menteri setelah memprakarsai kejatuhan pemerintah reformis yang memenangkan pemilu 2018. Partai Bersatu pimpinannya membentuk aliansi yang tidak stabil yang mencakup Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), yang digulingkan dalam pemilu 2018. UMNO adalah partai terbesar dalam aliansi itu tetapi tidak senang menjadi pemain kedua setelah Bersatu dan menentang deklarasi keadaan darurat. [ab/uh]
