Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, Rabu (23/9) mengatakan, ia telah berhasil memastikan memperoleh mayoritas di parlemen untuk membentuk pemerintah baru yang kokoh dan stabil.
Ia juga mengatakan, ia telah diberi kesempatan untuk bertemu dengan raja, Selasa (22/9), namun ditunda karena raja berada di rumah sakit untuk menjalani pengobatan.
Anwar mengatakan, ia belum bersedia mengungkapkan rencana rincinya sebelum bertemu dengan raja. “Secara meyakinkan, kami memiliki mayoritas yang kuat. Bukan hanya empat, lima atau enam suara, melainkan lebih dari itu,” kata Anwar. “Dengan dukungan yang jelas dan tidak terbantahkan, serta mayoritas suara di belakang saya, pemerintah pimpinan Muhyiddin Yassin telah jatuh.”
Muhyiddin, dalam pidato televisinya, juga pada hari Rabu, mendesak rakyat Malaysia untuk menolak tindakan membabi buta sejumlah politisi yang dengan sengaja ingin mengacaukan stabilitas politik dan rencana pemulihan ekonomi pemerintahannya.
Ia tidak menyebutkan nama Anwar. Ia malah mengumumkan rencana pemerintahnya untuk menggelontorkan dana miliaran dolar untuk membantu bisnis skala kecil dan orang-orang miskin dalam mengatasi dampak wabah virus corona.
Muhyiddin sedang kesulitan menggalang dukungan di tengah pertikaian dalam koalisinya yang hanya memiliki mayoritas dua kursi, Ia bisa meminta raja membubarkan parlemen untuk mengusahakan pemilu dini.
Menteri Sains dan Teknologi Khairy Jamaluddin, membantah klaim Anwar. Ia memposkan sebuah foto pertemuan Kabinet di Twitter, dengan disertai pernyataan, “Pertemuan Kabinet baru saja berakhir. Tidak ada yang ambruk atau jatuh.”
Namun pemimpin partai terbesar dalam koalisi Muhyiddin, Ahmad Zahid Hamidi dari UMNO, mengatakan, ia mengetahui banyak anggota parlemen dari partainya yang kini mendukung Anwar sebagai perdana menteri dan ia tidak dapat mencegah mereka.
Ahmad mengatakan, pemerintah Muhyiddin terbentuk atas dukungan perorangan anggota parlemen dari partainya, namun partainya sendiri tidak secara resmi merupakan bagian dari koalisi yang berkuasa.
Anwar mengatakan pembentukan pemerintah baru merupakan kewenangan raja namun menegaskan bahwa pemerintah baru akan terbentuk bukan melalui pemilu baru meski melibatkan mitra-mitra baru. [ab/uh]
