YERUSALEM —
Para pemimpin Palestina bereaksi dengan marah terhadap pengumuman Israel untuk terus melakukan pembangunan ratusan rumah bagi warga Yahudi di wilayah Yerusalem Timur yang diklaim oleh Palestina.
Jurubicara Gerakan Fatah, Ahmed Assaf mengatakan, tindakan itu melanggar hukum internasional dan merupakan kejahatan perang. "Tidak ada orang di dunia yang mengakui keputusan Israel ini. Keputusan itu akan ditentang oleh Palestina dan pada tingkat politik akan mendorong Palestina mengajukan hal itu ke Pengadilan Internasional," katanya.
Pembangunan permukiman perumahan baru oleh Israel di Jerusalem bisa menghabiskan waktu bertahun-tahun karena diperlukan sejumlah dengar pendapat dan persetujuan sebelum pembangunan bisa dimulai.
Rencana pembangunan Ramat Shlomo pertama dikemukakan oleh Israel dua tahun lalu dalam kunjungan Wakil Presiden Amerika Joe Biden ke sana. Pengumuman itu mengejutkan pemerintah Amerika dan menimbulkan kecaman keras dari Amerika.
Pemerintah Israel mengumumkan rencana bulan ini untuk membangun beberapa ribu rumah di permukiman lain di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Para pengritik Palestina dan Israel mengatakan pembangunan ini akan menciptakan daerah penyangga Yahudi di sekitar Yerusalem Timur, yang diklaim oleh kedua pihak, dan secara efektif memutus hubungan darat antara daerah Tepi Barat bagian utara, termasuk Ramallah, dan Tepi Barat bagian selatan yang mencakup Bethlehem.
Para pendukung perluasan permukiman Israel itu mengatakan, jalan-jalan tertentu dan terowongan harus dibangun untuk menghubungkan kedua kota Palestina itu.
Jurubicara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Ofer Geldman mengatakan, pemerintah Israel tidak pernah mengatakan tidak akan mengadakan pembangunan di daerah tempat tinggal yang disebutnya Ibukota Israel.
"Keputusan ini tidak mengubah apapun di tanah wilayah itu. Kalau Palestina ingin mencapai penyelesaian atas masalah ini, mengapa mereka tidak kembali ke meja perundingan?," kata Geldman.
Palestina menolak memulai lagi perundingan mengenai perdamaian, selama pembangunan permukiman terus berlangsung di wilayah Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Jurubicara Gerakan Fatah, Ahmed Assaf mengatakan, tindakan itu melanggar hukum internasional dan merupakan kejahatan perang. "Tidak ada orang di dunia yang mengakui keputusan Israel ini. Keputusan itu akan ditentang oleh Palestina dan pada tingkat politik akan mendorong Palestina mengajukan hal itu ke Pengadilan Internasional," katanya.
Pembangunan permukiman perumahan baru oleh Israel di Jerusalem bisa menghabiskan waktu bertahun-tahun karena diperlukan sejumlah dengar pendapat dan persetujuan sebelum pembangunan bisa dimulai.
Rencana pembangunan Ramat Shlomo pertama dikemukakan oleh Israel dua tahun lalu dalam kunjungan Wakil Presiden Amerika Joe Biden ke sana. Pengumuman itu mengejutkan pemerintah Amerika dan menimbulkan kecaman keras dari Amerika.
Pemerintah Israel mengumumkan rencana bulan ini untuk membangun beberapa ribu rumah di permukiman lain di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Para pengritik Palestina dan Israel mengatakan pembangunan ini akan menciptakan daerah penyangga Yahudi di sekitar Yerusalem Timur, yang diklaim oleh kedua pihak, dan secara efektif memutus hubungan darat antara daerah Tepi Barat bagian utara, termasuk Ramallah, dan Tepi Barat bagian selatan yang mencakup Bethlehem.
Para pendukung perluasan permukiman Israel itu mengatakan, jalan-jalan tertentu dan terowongan harus dibangun untuk menghubungkan kedua kota Palestina itu.
Jurubicara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Ofer Geldman mengatakan, pemerintah Israel tidak pernah mengatakan tidak akan mengadakan pembangunan di daerah tempat tinggal yang disebutnya Ibukota Israel.
"Keputusan ini tidak mengubah apapun di tanah wilayah itu. Kalau Palestina ingin mencapai penyelesaian atas masalah ini, mengapa mereka tidak kembali ke meja perundingan?," kata Geldman.
Palestina menolak memulai lagi perundingan mengenai perdamaian, selama pembangunan permukiman terus berlangsung di wilayah Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
