Pakistan hari Senin (29/4) mengumumkan rencana reformasi besar-besaran terhadap lebih dari 30.000 madrasah "arus utama", di tengah tuduhan yang sudah ada sejak lama bahwa madrasah mempromosikan aksi kekerasan dan ekstremisme, dan memiliki hubungan dengan jaringan teroris transnasional.
Masyarakat internasional sedang menekan Pakistan untuk mengambil tindakan terhadap kelompok-kelompok Islam yang mengoperasikan madrasah dan fasilitas lain di negara itu meskipun telah dinyatakan sebagai kelompok teroris global oleh PBB. Sebagian kelompok ini dinilai bertanggungjawab merencanakan serangan lintas-perbatasan terhadap India dan Afghanistan.
Dalam konferensi pers di markas militer di Rawalpindi, juru bicara militer Mayjen Asif Ghafoor mengatakan reformasi untuk madrasah-madrasah ‘’arus utama’’ akan dilakukan dalam tiga tahap. Ditambahkannya, lebih dari 2,5 juta anak-anak kini belajar di madrasah-madrasah di seluruh Pakistan. “Pendidikan Islam akan tetap diajarkan di madrasah, tetapi tidak boleh ada pernyataan bernada kebencian atau hate speech,” tegas Ghafoor.
Ghafoor menggarisbawahi saringan yang dilakukan pemerintah terhadap madrasah di seluruh negara itu mendapati bahwa “kurang 100 dari lebih 30.000 madrasah yang mengajarkan ekstremisme dan terorisme.” Sisanya, ujar Ghafoor, tidak terlibat dalam kegiatan seperti itu dan siswa-siswa madrasah tersebut hanya mendapat pendidikan Islam saja, tidak memiliki akses terhadap pelajaran-pelajaran kontemporer.
Jendral militer itu juga mengatakan bahwa Perdana Menteri Imran Khan telah membentuk komite khusus untuk bekerjasama dengan organisasi-organisasi yang mengelola madrasah untuk memasukkan mata pelajaran modern dalam silabus pendidikan mereka.
Hingga baru-baru ini saja, tambah Ghafoor, madrasah di Pakistan senantiasa berada di bawah “bidang pelayanan industri.” Ia tidak menjelaskan lebih jauh tetapi mengatakan madrasah kini telah dimasukkan di bawah kementerian pendidikan.
Melakukan reformasi di madrasah merupakan isu yang sangat sensitif di Pakistan dan kelompok-kelompok Islam yang mengelola madrasah sangat menentang upaya semacam itu, dan mengecamnya sebagai rencana Barat yang anti-Islam. Para pendukung mengakui bahwa madrasah adalah satu-satunya badan pendidikan yang tersedia bagi jutaan keluarga miskin di Pakistan dan menutup madrasah bukan merupakan pilihan yang tepat.
Ghafoor menegaskan bahwa para pemimpin keagamaan dan ustad sangat mendukung rencana reformasi pemerintah dan ingin agar siswa-siswa mereka diajar mata pelajaran modern juga.
“Hal ini akan membantu para lulusan madrasah untuk mengejar karir yang sama dengan lulusan sekolah swasta dan lainnya,” ujar Ghafoor. (em)
