Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat yang diduduki pihaknya bukanlah batu sandungan untuk mencapai perdamaian dengan Palestina. Netanyahu mengatakan hal tersebut dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada Jumat (9/6). Pernyataan itu menguji hubungan antara Washington dan sekutu utamanya di Timur Tengah.
Perluasan permukiman di Tepi Barat telah menjadi salah satu masalah yang paling diperdebatkan antara Israel, Palestina, dan komunitas internasional selama beberapa dekade. Isu tersebut terus berlanjut meskipun sekutu Tel Aviv, termasuk Amerika Serikat (AS), menyerukan penghentian pembangunan di kawasan tersebut.
Sebagian besar negara menganggap pembangunan yang dilakukan oleh Israel tersebut ilegal menurut hukum internasional. Palestina mengatakan perluasan permukiman Yahudi di tanah yang diduduki merusak upaya mereka untuk mendapatkan negara yang layak.
Dalam sebuah wawancara dengan Sky News yang dirilis pada Jumat (9/6), Netanyahu mengatakan bahwa "tidak benar" bahwa isu pemukiman menjadi rintangan bagi perdamaian. Ia menambahkan bahwa kembalinya para pemukim baru-baru ini ke pemukiman yang dievakuasi tidak melanggar komitmen apa pun kepada pemerintahan Biden.
"Gagasan bahwa kehadiran orang Yahudi di tanah air leluhur mereka, yang telah menjadi tanah air kami selama 3.000 tahun terakhir, bahwa orang Yahudi tidak boleh tinggal di sana... Saya pikir itulah hambatan bagi perdamaian," kata Netanyahu.
Tepi Barat adalah salah satu wilayah yang diduduki Israel dalam perang Timur Tengah pada 1967 di mana warga Palestina menjalankan pemerintahan sendiri yang terbatas di bawah pemerintahan militer Israel selama puluhan tahun.
Menurut sebuah laporan oleh Komite Hak Asasi Manusia PBB, kurang dari 700.000 penduduk yang tinggal di 279 pemukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, naik dari 520.000 pada 2012.
Sejak menjabat pada Januari, koalisi agama-nasionalis Netanyahu menyetujui rencana pembangunan lebih dari 7.000 unit rumah baru, yang sebagian besar akan dibangun di wilayah paling tengah di Tepi Barat. Koalisi itu juga mengubah undang-undang yang membuka jalan bagi para pemukim untuk kembali ke empat permukiman yang telah dievakuasi.
"Israel berusaha untuk menyesatkan dan menipu publik, seolah-olah pemukiman tidak didirikan di tanah Palestina milik rakyat Palestina," kata Nabil Abu Rudeineh, juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, kepada Reuters.
"Jika pemerintah ini menginginkan perdamaian abadi, mereka harus mengakui resolusi internasional yang didasarkan pada solusi dua negara."
Dalam wawancara Sky News, Netanyahu juga mengatakan bahwa menjalin hubungan diplomatik dengan Arab Saudi akan "mengubah sejarah.” [ah/ft]
Forum