Negara bagian Victoria di Australia sedang menyusun rancangan undang-undang (RUU) yang akan menjadikannya yang pertama di negara itu yang melarang mempertontonkan simbol-simbol Nazi, menyusul aktivitas neo-Nazi yang meningkat di sana.
Usulan larangan simbol Nazi seperti swastika, kecuali untuk tujuan pendidikan atau sejarah, akan diajukan ke parlemen awal tahun depan. RUU itu tampaknya dapat dipastikan akan menjadi undang-undang mengingat banyak anggota parlemen oposisi menyatakan dukungan mereka.
Undang-undang tersebut direkomendasikan oleh sebuah tim penyelidik di parlemen awal tahun ini yang mengungkapkan bahwa aktivitas neo-Nazi di negara bagian terpadat kedua di Australia ini meningkat belakangan ini.
“Pengumuman ini merupakan kemenangan gemilang bagi para korban holokos, penyintas dan tentara Australia yang tewas dalam menaklukkan rezim Reich Ketiga yang jahat, dan merupakan kekalahan bagi kelompok-kelompok neo-Nazi dalam negeri yang berusaha menjaga agar warisan Hitler tetap hidup,'' kata Dvir Abramovich, ketua Komisi Anti-Pencemaran Nama Baik, sebuah organisasi komunitas Yahudi-Australia.
Direktur Jenderal Organisasi Intelijen Keamanan Australia (ASIO), Mike Burgess, memperingatkan bulan lalu bahwa sejumlah warga Australia hingga usia semuda 16 tahun telah diradikalisasi untuk mendukung dominasi ras kulit putih. Ia juga mengungkapkan, lembaga yang dipimpinnya mencatat bahwa setengah dari jumlah kasus antiterorisme domestik terpenting pada saat ini terkait kelompok-kelompok neo-Nazi. dan kelompok-kelompok bermotivasi ideologi lainnya.
Burgess mengatakan kepada wartawan bahwa pergeseran ancaman keamanan nasional dari terorisme bermotifkan agama didorong oleh disinformasi seputar pandemi COVID-19 dan peristiwa-peristiwa global lainnya. [ab/uh]
