Komisi pemilihan umum Myanmar pada hari Selasa (16/11) mengumumkan akan menuntut pemimpin sipil yang digulingkan di negara itu, Aung San Suu Kyi, dan 15 tokoh politik senior lainnya atas dugaan kecurangan dalam pemilihan umum November lalu.
Seorang penyiar televisi Myanmar MRTV membacakan laporan berita tentang tuntutan tersebut.
“Komisi Pemilihan Umum (UEC) menuntut 16 orang, termasuk mantan presiden (Myanmar) U Win Myint, mantan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, dan mantan ketua UEC U Hla Thein."
Tuduhan kecurangan pemilu yang meluas adalah alasan utama yang dikutip oleh militer untuk perebutan kekuasaan 1 Februari yang menggulingkan pemerintahan Suu Kyi. Ketika itu, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang dipimpinnya baru akan memulai masa jabatan lima tahun kedua setelah menang telak dalam pemilihan itu.
Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan yang didukung tentara menderita kekalahan besar yang tidak terduga. Para pemantau independen tidak menemukan bukti penyimpangan substantif dalam pemilihan itu.
Tindakan Komisi Pemilihan Umum itu berpotensi mengakibatkan partai Suu Kyi dibubarkan dan tidak dapat berpartisipasi dalam pemilihan baru yang telah dijanjikan militer akan berlangsung dalam waktu dua tahun setelah kudeta tersebut. [lt/uh]
