Militer Thailand, Kamis (29/5), mengatakan tidak tahu kapan negara itu akan kembali ke kekuasaan sipil, satu minggu setelah mengambil alih kekuasaan dalam kudeta.
Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Chatchalerm Chalermsukh mengatakan meski militer tidak ingin terus berkuasa, kondisi-kondisi sekarang tidak tepat untuk pemilihan umum.
"Hari ini masih ada protes. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa orang ingin menciptakan kekacauan. Jadi mustahil melangsungkan pemilu sekarang ini," ujarnya.
Chatchalerm mengatakan kudeta, yang merupakan ke-12 kalinya dalam 80 tahun terakhir, diperlukan untuk mencegah Thailand menjadi negara gagal.
Angkatan darat telah melarang protes dan menahan ratusan pejabat pemerintah, politisi dan aktivis anti-kudeta sejak berkuasa. Sebagian besar telah dibebaskan setelah berjanji tidak akan melakukan protes, namun lebih banyak lagi yang telah dipanggil untuk menyerahkan diri dan beberapa menghadapi hukuman.
Human Rights Watch hari Kamis (29/5) menyerukan kepada militer Thailand agar berhenti menangkap pengeritik damai dan tidak mengadili warga sipil di pengadilan militer.
Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Chatchalerm Chalermsukh mengatakan meski militer tidak ingin terus berkuasa, kondisi-kondisi sekarang tidak tepat untuk pemilihan umum.
"Hari ini masih ada protes. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa orang ingin menciptakan kekacauan. Jadi mustahil melangsungkan pemilu sekarang ini," ujarnya.
Chatchalerm mengatakan kudeta, yang merupakan ke-12 kalinya dalam 80 tahun terakhir, diperlukan untuk mencegah Thailand menjadi negara gagal.
Angkatan darat telah melarang protes dan menahan ratusan pejabat pemerintah, politisi dan aktivis anti-kudeta sejak berkuasa. Sebagian besar telah dibebaskan setelah berjanji tidak akan melakukan protes, namun lebih banyak lagi yang telah dipanggil untuk menyerahkan diri dan beberapa menghadapi hukuman.
Human Rights Watch hari Kamis (29/5) menyerukan kepada militer Thailand agar berhenti menangkap pengeritik damai dan tidak mengadili warga sipil di pengadilan militer.
