PBB mengatakan seorang hakim Swiss akan segera mulai bekerja sebagai penyelidik pada pengadilan khusus yang memeriksa kejahatan perang Khmer Merah, meskipun pemerintah Kamboja menolak untuk menyetujui pengangkatannya untuk pengadilan itu.
Juru bicara PBB David Scheffer hari Rabu mengatakan Kamboja tidak memiliki otoritas legal untuk memblokir hakim Swiss, Laurent Kasper-Ansermet untuk memegang jabatan pengadilan itu.
David Scheffer mengatakan Laurent Kasper-Ansermet akan menyelidiki kasus-kasus berunsur politik yang terkait dengan masa Khmer Merah antara tahun 1975-1979 yang mematikan itu.
Kamboja pekan lalu mengatakan telah memutuskan untuk tidak menyetujui pengangkatan hakim Kasper-Ansermet, yang ditunjuk untuk mengisi posisi Siegfried Blunt yang mengundurkan diri akhir tahun lalu.
Jurubicara PBB menggambarkan keputusan penolakan Kamboja itu sebagai "masalah keprihatinan serius," dengan mengatakan keputusan itu melanggar ketentuan perjanjian tahun 2003 antara Kamboja dan PBB yang membentuk pengadilan itu.
Hakim Swiss, Kasper-Ansermet akan mengisi kekosongan setelah hakim sebelumnya asal Jerman, Siegfried Blunt mengundurkan diri akhir tahun lalu. Blunt mengeluhkan campurtangan pemerintahan Perdana Menteri Hun Sen dalam pengadilan Khmer Merah.
