Persoalan ketidakadilan dan ketidak-setaraan gender dialami perempuan di Indonesia, Malaysia maupun Singapura. Di Indonesia, misalnya,sepanjang tahun 2013 tercatat 279.760 kasus kekerasan terhadap perempuan. Di Malaysia, hasil penelitian organisasi Sisters in Islam menunjukkan dampak buruk bagi keluarga akibat praktek poligami.
Ratna Osman, Direktur Eksekutif Sisters in Islam mengatakan kepada wartawan di Yogyakartahari Minggu (1/3), lembaganya melakukan riset melalui wawancara mendalam kepada 1.500 responden terdiri para suami yang berpoligami, istri pertama dan istri kedua serta anak-anak mereka yang sudah dewasa, dan hasilnya sebagian besar responden menyarankan jangan melakukan poligami.
“Karena tidak ada perasaan harmonis lagi dalam keluarga poligami, anak-anak sebanyak 92 persen mengatakan mereka tidak menganjurkan hidup berpoligami, lalu ibu-ibu terutama istri pertama sebanyak 70 persen mengatakan mereka perlu konsultasi, bantuan psikologi untuk menghadapi kesulitan hidup berpoligami karena mereka bandingkan antara sebelum dan sesudah poligami,” kata Ratna.
Konferensi menuju keadilan dan kesetaraan keluarga muslim dari berbagai konteks meyakini, globalisasi dan fundamentalisme merupakan dua pandangan dunia dewasa ini yang mengakibatkan penindasan dan pelanggaran hak asasi perempuan dalam kehidupan privat maupun publik. Hal itu, misalnya, dialami para pekerja migran asal Indonesia yang bekerja di Malaysia, Singapura maupun Saudi Arabia. Karena itu, kerjasama jaringan organisasi dari Indonesia, Malaysia dan SIngapura diharapkan mampu menangani masalah seperti itu.
Vivienne Wee, Direktur Riset dan AdvokasiAsosiasi Perempuan Untuk Aksi dan Riset (Association of Women for Action And Research - AWARE) Singapura mengatakan 3 negara serumpun memiliki kondisi keluarga muslim yang mirip, meskipun konferensi tidak terbatas membahas perempuan muslim.
“Tiga negara itu serumpun. Bahasa Melayu, Bahasa Inggris bisa paham, dan dalam konteks ASEAN antar pemerintah memang ada kesulitan atau masalah kalau mau mempengaruhi negara lain. Tapi ini pertemuan masyarakat madani yang lebih dekat dan lebih mesra,” kata Vivienne.
Afiq M. Noor, juga dari Sisters in Islam mengatakan, perlu dilakukan kajian ulang atau re-interpretasi agama khususnya yang terkait dengan muamalah atau hubungan antar manusia guna menciptakan keadilan bagi perempuan. Sebab, politisasi agama telah mengakibatkan struktur kekuasaan yang tidak adil bagi perempuan, antara lain melalui kebijakan diskriminatif dan tindak kekerasan atas nama agama dan moral.
Afiq M. Noor mengatakan, “Hubungan muamalah seperti perkawinan, domestic violence, urusan-urusan seperti itu yang terkait hubungan antar manusia maka perkara itu harus dibaca ulang karena dia mengenai urusan kita sesama manusia.”
AD Kusumaningtyas dari Pusat Pendidikan dan Informasi Islam dan Hak-hak Perempuan, Rahima menegaskan, konferensi Yogyakarta akan diikuti berbagai upaya untuk melakukan perubahan.
“Bagi kami, perubahan harus dilakukan di berbagai level, di level masyarakat adalah membangun kesadaran bersama, menggali pengetahuan itu berbasis pengalaman individu kemudian juga melakukan advokasi dengan banyak hal. Dengan cara membangun kapasitas (kemampuan), memperkuat jejaring dan sebagainya,” tambahnya.
Menurut Wahidah Rustam dari Solidaritas Perempuan, upaya perubahan akan dilakukan secara terus menerus melalui pendidikan kritis terutama kepada perempuan hingga tingkat akar rumput.
“Pendidikan kritis ini penduduk kepada perempuan tingkat akar rumput ini harus berkelanjutan dan ini adalah pekerjaaan kita bersama. Dan kami bersama kawan-kawan jaringan di tingkat nasional dan wilayah yang ada di Indonesia mendorong kebijakan-kebijakan yang adil kepada perempuan; soal revisi Undang Undang Perkawinan, RUU Keadilan Dan Kesetaraan Gender, dsb,” kata Wahidah.
Konferensi meyakini, nilai keadilan dan kesetaraan gender akan membawa perubahan sosial yang lebih baik, bermakna dan damai bagi seluruh perempuan dan laki-laki.
