Mantan Jaksa Agung Indonesia, Marzuki Darusman mengatakan, penunjukan dirinya sebagai Pelapor Khusus PBB untuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Korea Utara antara lain karena Indonesia dan Korea Utara memiliki hubungan yang baik.
Menjawab pertanyaan VOA seputar jabatan barunya itu, Marzuki Darusman mengatakan, dia diberitahu beberapa pejabat PBB di Jenewa, Swiss, bahwa kedekatan hubungan antara Indonesia dan Korea Utara di masa lalu, terutama selama pemerintahan Presiden Soekarno, merupakan kelebihan yang mendorong PBB mengangkat salah seorang tokoh Indonesia.
Dia dihubungi di Singapura Sabtu dinihari waktu setempat ketika baru saja memimpin pertemuan guna membahas pembentukan Human Rights Resource Center for ASEAN yang akan diresmikan bulan Agustus mendatang di Jakarta.
Di masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, putri mendiang Presiden Soekarno, hubungan kedua negara kembali menghangat.
“Namun, saya tak bisa menduga-duga sesuatu sekarang ini karena saya belum mengetahui keadaan sebenarnya (di Korea Utara),” kata Marzuki.
Harapan Amerika
Seperti halnya PBB, Amerika juga menaruh harapan kepada Marzuki Darusman.
Mengutip jurubicara Departemen Luar Negeri Amerika, Philip Crowley, kantor berita Perancis, AFP, melaporkan, pemerintah Amerika berharap pemerintah Korea Utara memberi akses kepada Marzuki ke Korea Utara untuk mengamati kondisi di Korea Utara dan menggelar dialog langsung tentang isu hak asasi manusia dengan pejabat-pejabat di sana.
Marzuki tidak berharap banyak bahwa dia akan diberi akses oleh pemerintah Korea Utara. Salah satu kiatnya adalah agar mandat PBB ini benar-benar berfokus pada isu hak asasi manusia, meski Korea Utara mendapat sorotan internasinal atas program nuklir dan secara teknis masih terlibat perang dengan Korea Selatan.
Vitit Muntarbhorn, mantan pelapor khusus PBB selama enam tahun, belum pernah menginjakkan kakinya di Korea Utara. “Vitit itu sahabat saya. Saya akan berbincang-bincang dengan dia (mengenai kesulitan dia masuk ke Korea Utara),” kata Marzuki Darusman.
Marzuki adalah politisi Partai Golkar, mantan Ketua Komisi Nasional HAM Indonesia, dan mantan Jaksa Agung di masa Presiden Abdurrahman Wahid.
