Pembabatan hutan yang tidak dilaporkan membuat Indonesia kehilangan sampai US$9 miliar antara 2003 dan 2014 dari royalti kayu, atau tiga kali lipat royalti yang diterima, menurut hasil investigasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dikeluarkan Jumat (9/10).
Investigasi delapan bulan itu memperkirakan nilai hilangnya kayu sampai $81 miliar, dengan lahan hasil pembabatan hutan yang digunakan untuk perkebunan atau pertambangan.
Salinan laporan yang dilihat oleh kantor berita Reuters dan akan diserahkan kepada para menteri kabinet hari Jumat ini, akan semakin menekan Presiden Joko Widodo. Presiden telah dikritik oleh kelompok-kelompok lingkungan hidup dan negara-negara Asia Tenggara lainnya atas kebijakan kehutanannya dan kegagalan menghentikan masalah kabut asap tahunan akibat pembakaran hutan.
"Kemana perginya uang itu, uang itu masuk ke para koruptor," ujar Dian Patria, kepala pencegahan korupsi sumber daya alam di KPK.
"Bisa mencapai $9 miliar, bisa lebih, karena ini angka-angka konservatif."
"Ini bukan hanya isu korupsi, tapi juga ada dampak lingkungan hidup jangka panjang."
Memiliki hutan tropis terbesar ketiga di dunia dan merupakan produsen besar untuk minyak kelapa sawit dan pulp dan kertas, Indonesia akan menjadi sorotan dalam konferensi perubahan iklim PBB di Paris bulan Desember.
Pembukaan lahan yang tidak diregulasi telah lama menjadi masalah di negara ini, yang kehilangan 1,5 juta hektar tutupan pohon tahun lalu, naik dari 1,1 juta hektar tahun 2013.
Laporan KPK menyebut penegakan hukum yang tidak efektif, data produksi dan audisi perusahaan kayu yang tidak akurat, kurangnya transparansi atas data royalti di dalam kementerian-kementerian, serta koordinasi yang buruk antara pemerintah pusat dan daerah, sebagai sebab-sebab hilangnya pendapatan dari kayu.
Lebih dari 12 tahun sampai 2014, Indonesia hanya mendapat $3,2 miliar dari royalti kayu, menurut laporan tersebut, yang muncul di saat pemerintah kesulitan mengatasi pertumbuhan ekonomi yang lambat.
Akhir bulan lalu, pemerintah mengumumkan akan meminjam $4,2 miliar dari badan-badan internasional untuk menutupi defisit anggaran yang melebar.
Laporan tersebut, yang tidak menyebut perusahaan atau individu, meyoroti peningkatan harga kayu dan pembukaan lahan untuk ekspansi pesat produksi minyak kelapa sawit dan pulp dan kertas, serta pertambangan.
Tahun terburuk untuk kerugian negara adalah 2012, atau satu tahun setelah pemerintah menandatangani larangan pembukaan hutan primer.
KPK akan memberikan laporan tersebut kepada kementerian kehutanan dan keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan, dan akan memantau perkembangan rencana aksi untuk mengatasi masalah-masalah, ujar Dian.
Jika tidak ada tindakan yang diambil dalam 12 bulan, KPK dapat menyerahkan temuan mereka ke bagian investigasi korupsi, tambahnya. [hd/eis]
