Komisi Anti-Korupsi Nasional Thailand pada Kamis (27/2) akan mendengarkan tuduhan kelalaian terhadap perdana menteri negara itu yang sedang menghadapi tantangan.
Yingluck Shinawatra diperkirakan tidak akan menghadiri sidang itu, perkembangan terbaru dalam krisis politik yang telah melanda negara itu selama berbulan-bulan.
Yingluck dituduh mengabaikan tindakan korupsi dalam program subsidi beras pemerintah yang telah merugikan pemerintah miliaran dolar. Di luar komisi tersebut, salah seorang pengacara Yingluck, Norawit Laolang, membela program pembelian beras itu.
Jika didapati bersalah, perdana menteri dapat menghadapi pemungutan suara untuk penggulingan atau impeachment, larangan lima tahun memasuki politik, atau bahkan tuduhan kejahatan.
Ratusan pendukung perdana menteri berkumpul di luar gedung Komisi, dan bertekad untuk menghambat para anggota komisi memasukinya dan menciptakan kemungkinan bentrokan. Para pendukung Yingluck membantah tuduhan itu, menyebutnya sebagai usaha kudeta melalui pengadilan oleh oposisi, yang telah menggelar protes selama berbulan-bulan.
Yingluck Shinawatra diperkirakan tidak akan menghadiri sidang itu, perkembangan terbaru dalam krisis politik yang telah melanda negara itu selama berbulan-bulan.
Yingluck dituduh mengabaikan tindakan korupsi dalam program subsidi beras pemerintah yang telah merugikan pemerintah miliaran dolar. Di luar komisi tersebut, salah seorang pengacara Yingluck, Norawit Laolang, membela program pembelian beras itu.
Jika didapati bersalah, perdana menteri dapat menghadapi pemungutan suara untuk penggulingan atau impeachment, larangan lima tahun memasuki politik, atau bahkan tuduhan kejahatan.
Ratusan pendukung perdana menteri berkumpul di luar gedung Komisi, dan bertekad untuk menghambat para anggota komisi memasukinya dan menciptakan kemungkinan bentrokan. Para pendukung Yingluck membantah tuduhan itu, menyebutnya sebagai usaha kudeta melalui pengadilan oleh oposisi, yang telah menggelar protes selama berbulan-bulan.
