SINGAPURA —
Jutaan ton beras Thailand diperkirakan akan membanjiri pasar internasional yang sudah kelebihan pasokan, saat skema subsidi kontroversial pemerintah terhenti bulan ini.
Pemerintah sementara negara itu minggu lalu mengatakan tidak memiliki wewenang untuk memperbarui program tersebut, yang telah membayar para petani di salah satu eksportir beras dunia teratas itu hampir dua kali harga pasar dan akan habis pada akhir bulan.
Hal itu akan memaksa para petani untuk melemparkan hasil panen bulan Maret ke pasar yang saat ini didominasi oleh India dan Vietnam. Karena Bangkok sudah memindahkan beras dari simpanan pemerintah, penjualan tersebut terancam memperburuk kelebihan pasokan yang telah menyeret harga-harga internasional.
Meski banyak petani padi diperkirakan tetap setia pada Perdana Menteri Yingluck Shinawatra, yang menjabat sejak 2011 berkat para pemilih di pedesaan yang memberikan suaranya sebagian karena subsidi-subsidi, jatuhnya harga dapat membuat kepemimpinannya dipersalahkan dan akan menggerogoti basis dukungannya, sebuah tamparan lagi untuk pemerintahannya.
Sekitar 5 juta ton beras yang telah digiling yang diperkirakan akan dihasilkan dari panen bulan depan, sepertinya akan dijual ke eksportir karena petani dan penggiling memiliki kapasitas terbatas untuk mempertahankan persediaan.
"Kami para petani harus menjual padi ke tempat penggilingan dengan harga di bawah yang kami terima pada waktu sebelumnya," ujar Boonserm Thongsook, petani dari provinsi Suphan Buri, sekitar 40 kilometer ke utara Bangkok.
"Saya mungkin tidak akan memilih Yingluck lagi karena ia mengabaikan kita. Skema ini akan berakhir dan ia tidak melakukan apa pun untuk membantu kita."
Program subsidi itu telah terjerumus dalam tuduhan-tuduhan korupsi dan menghadapi peningkatan kekalahan, menjadi target protes anti-pemerintahan yang ingin menggulingkan Yingluck dan pemerintahan sementara yang dipimpinnya sejak Desember.
Ratusan petani beras Thailand minggu ini mengelilingi kantor sementara Yingluck dan mengancam merangsek ke dalam.
Sepertinya tidak akan ada skema baru sampai pemilihan-pemilihan umum selesai, yang menurut Komisi Pemilu sepertinya tidak akan tuntas sampai akhir April.
Sebagian besar peserta pasar berharap program serupa akan muncul siapa pun yang menang pemilu, meski mungkin nilai subsidinya akan jauh lebih berkurang dibandingkan yang sekarang. Thailand memiliki bentuk-bentuk skema subsidi beras yang berbeda selama tiga dekade. (Reuters)
Pemerintah sementara negara itu minggu lalu mengatakan tidak memiliki wewenang untuk memperbarui program tersebut, yang telah membayar para petani di salah satu eksportir beras dunia teratas itu hampir dua kali harga pasar dan akan habis pada akhir bulan.
Hal itu akan memaksa para petani untuk melemparkan hasil panen bulan Maret ke pasar yang saat ini didominasi oleh India dan Vietnam. Karena Bangkok sudah memindahkan beras dari simpanan pemerintah, penjualan tersebut terancam memperburuk kelebihan pasokan yang telah menyeret harga-harga internasional.
Meski banyak petani padi diperkirakan tetap setia pada Perdana Menteri Yingluck Shinawatra, yang menjabat sejak 2011 berkat para pemilih di pedesaan yang memberikan suaranya sebagian karena subsidi-subsidi, jatuhnya harga dapat membuat kepemimpinannya dipersalahkan dan akan menggerogoti basis dukungannya, sebuah tamparan lagi untuk pemerintahannya.
Sekitar 5 juta ton beras yang telah digiling yang diperkirakan akan dihasilkan dari panen bulan depan, sepertinya akan dijual ke eksportir karena petani dan penggiling memiliki kapasitas terbatas untuk mempertahankan persediaan.
"Kami para petani harus menjual padi ke tempat penggilingan dengan harga di bawah yang kami terima pada waktu sebelumnya," ujar Boonserm Thongsook, petani dari provinsi Suphan Buri, sekitar 40 kilometer ke utara Bangkok.
"Saya mungkin tidak akan memilih Yingluck lagi karena ia mengabaikan kita. Skema ini akan berakhir dan ia tidak melakukan apa pun untuk membantu kita."
Program subsidi itu telah terjerumus dalam tuduhan-tuduhan korupsi dan menghadapi peningkatan kekalahan, menjadi target protes anti-pemerintahan yang ingin menggulingkan Yingluck dan pemerintahan sementara yang dipimpinnya sejak Desember.
Ratusan petani beras Thailand minggu ini mengelilingi kantor sementara Yingluck dan mengancam merangsek ke dalam.
Sepertinya tidak akan ada skema baru sampai pemilihan-pemilihan umum selesai, yang menurut Komisi Pemilu sepertinya tidak akan tuntas sampai akhir April.
Sebagian besar peserta pasar berharap program serupa akan muncul siapa pun yang menang pemilu, meski mungkin nilai subsidinya akan jauh lebih berkurang dibandingkan yang sekarang. Thailand memiliki bentuk-bentuk skema subsidi beras yang berbeda selama tiga dekade. (Reuters)
