Komandan Khalifa Haftar yang berkuasa di Libya Timur, Jumat (18/9) menyatakan pasukannya akan mengizinkan produksi minyak dimulai kembali setelah blokade selama delapan bulan dan seorang politikus senior di Tripoli menyatakan suatu komite akan dibentuk untuk memastikan distribusi pendapatan yang adil.
Namun, National Oil Corporation (NOC) yang mengoperasikan sektor energi Libya semalam menyatakan tidak akan mencabut keadaan kahar (force majeure) terhadap ekspor sebelum fasilitas-fasilitas oil didemiliterisasi.
Blokade yang dilakukan pasukan timur telah menyebabkan Libya kehilangan pendapatan 9 miliar dolar sepanjang tahun ini, sebut Bank Sentral Libya yang berbasis di Tripoli pekan ini. Penghentian produksi itu telah menjadi hambatan besar bagi upaya-upaya baru untuk mencari jalan menuju pembicaraan perdamaian setelah serangan Haftar terhadap Tripoli gagal pada Juni lalu.
Libya dan banyak lembaga negaranya telah terpecah selama bertahun-tahun antara Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang diakui internasional dan LNA pimpinan Haftar di bagian timur Libya.
“Telah diputuskan untuk memulai kembali produksi dan ekspor minyak dengan semua persyaratan yang diperlukan dan langkah-langkah prosedural yang memastikan distribusi yang adil dari pendapatan finansialnya,” kata Haftar dalam suatu tayangan di televisi.
Di Tripoli, deputi PM GNA, Ahmed Maiteeg mengeluarkan pernyataan tidak lama setelah pidato Haftar. Maiteeg juga menyatakan “telah diputuskan” untuk memulai kembali produksi minyak dan menambahkan bahwa hal ini akan melibatkan satu komite baru untuk mengawasi distribusi pendapatan.
Komite ini akan berkoordinasi antara kedua pihak untuk mempersiapkan anggaran dan transfer dana untuk menutup pembayaran dan mengatasi utang publik, lanjutnya.
PM Fayez al-Sarraj dari GNA hari Rabu menyatakan ia berencana meletakkan jabatan pada akhir Oktober dan para analis menyatakan ini akan menyebabkan perebutan kekuasaan politik di kalangan tokoh senior di Tripoli untuk menggantikannya.
Namun Haftar maupun Maiteeg tidak ada yang membahas keberadaan LNA dan pasukan asing sekutunya di fasilitas-fasilitas ekspor dan produksi minyak, yang menurut NOC harus ditarik untuk memastikan keselamatan stafnya sebelum dapat memulai kembali produksi. [uh/ab]
