Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tetap mendukung keterlibatan Jakarta dalam kesepakatan iklim yang dikenal sebagai Perjanjian Paris (Paris Agreement) meskipun Hashim Djojohadikusumo, utusan khusus Presiden untuk iklim dan energi, menyebut perjanjian tersebut tidak lagi relevan setelah Amerika Serikat menarik diri dari kesepakatan itu.
Minggu lalu, Hashim mempertanyakan alasan mengapa Indonesia harus tetap terlibat dalam kesepakatan yang bertujuan membatasi pemanasan global itu setelah Presiden Donald Trump menarik diri dari perjanjian tersebut.
"Jika Amerika Serikat tidak ingin mematuhi perjanjian internasional, mengapa negara seperti Indonesia harus mematuhinya?" katanya, menyebut masalah itu sebagai "masalah keadilan."
Kantor Hashim tidak menanggapi permintaan komentar atas pernyataan tersebut.
Namun, dalam sebuah pernyataan kepada AFP, KLHK menegaskan dukungannya terhadap kesepakatan iklim tersebut.
Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLHK, Ari Sudijanto, mengungkapkan bahwa Indonesia "perlu menunjukkan komitmennya untuk mengatasi dampak lingkungan global." Ia juga menekankan bahwa Indonesia mendapatkan "manfaat" sebagai penandatangan Perjanjian Paris dan kesepakatan iklim lainnya.
"Indonesia berperan besar dalam berbagai upaya mitigasi perubahan iklim di tingkat regional dan global," imbuhnya.
KLHK tidak menjawab pertanyaan apakah pemerintah mempertimbangkan untuk menarik diri dari kesepakatan tersebut atau mendukung pernyataan Hashim.
Namun Ari mengatakan "partisipasi dalam perjanjian global bermanfaat bagi program, strategi, dan kebijakan pengendalian perubahan iklim dan lingkungan di Indonesia."
Indonesia, yang bergantung pada batu bara untuk pembangkit listrik, merupakan salah satu penghasil emisi terbesar di dunia. Namun, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan menghentikan penggunaan pembangkit listrik tenaga uap batu bara dalam waktu 15 tahun.
Indonesia juga berkomitmen untuk mencapai emisi nol bersih pada 2050, satu dekade lebih awal dari rencana semula.
Juru bicara kantor kepresidenan belum memberikan tanggapan terkait pernyataan yang disampaikan oleh Hashim.
Perjanjian Paris bertujuan membatasi pemanasan global hingga maksimal dua derajat Celsius di atas tingkat pra-industri, dan dianggap sebagai langkah kunci dalam mengoordinasikan aksi dunia dalam menyikapi perubahan iklim.
Para pegiat lingkungan khawatir bahwa penarikan diri Trump dari Perjanjian Paris bisa merusak kerja sama global dalam mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan malahan memberi ruang bagi negara-negara besar penghasil emisi, seperti China dan Indi,a untuk mengabaikan komitmen lingkungan mereka.
Argentina, di bawah Presiden libertarian Javier Milei, mengatakan bahwa mereka "mengevaluasi ulang" partisipasinya dalam perjanjian tersebut.
Pernyataan Hashim itu juga membuat aktivis lingkungan di Tanah Air merasa khawatir.
Uli Arta Siagian, juru kampanye di kelompok iklim WALHI, menyebut komentar Hashim sebagai "langkah mundur dalam komitmen iklim Indonesia."
Uli mengatakan kepada AFP bahwa para skeptis iklim dan lingkungan di pemerintahan Indonesia merasa mendapatkan "dorongan kuat" setelah Trump menarik diri dari Perjanjian Paris. [ah/ft]
Forum