Kepala Misi Bantuan PBB di Afghanistan (UNAMA) Deborah Lyons mengatakan Taliban akan kehilangan legitimasi internasional yang mereka peroleh melalui perundingan di Doha jika tidak memenuhi kewajibannya untuk berunding dengan pemerintah Afghanistan guna mencari penyelesaian politik atas konflik itu.
“Jika tidak ada upaya di meja perundingan, dan sebaliknya melakukan pelanggaran HAM, atau melakukan kekejaman yang lebih buruk lagi di distrik-distrik yang mereka kuasa, maka Taliban tidak dapat dilihat sebagai mitra yang layak bagi masyarakat internasional,” ujar Lyons dalam pertemuan di Badan Koordinasi dan Pengawasan Gabungan JCMB, yang dibentuk tahun 2006 lalu sebagai wadah koordinasi antara pemerintah Afghanistan dan masyarakat internasional.
Taliban telah secara resmi berbicara dengan tim Aghanistan – yang mencakup perwakilan pemerintah – sejak September 2020 lalu, tetapi hanya ada sedikit gerakan dalam perundingan itu. Awal bulan ini satu delegasi tingkat tinggi Afghanistan yang dipimpin Dewan Tinggi Rekonsilisasi Nasional Afghanistan Abdullah Abdullah datang ke Doha untuk bertemu tim perunding Taliban dalam upaya mendorong proses itu. Pertemuan itu hanya membuahkan sedikit hasil.
Dalam perjanjian yang ditandangani dengan Amerika pada Februari 2020 lalu, Taliban berjanji akan berunding dengan tim Republik Islam Afghanistan IRoA – sebutan yang digunakan Taliban bagi pemerintah – yang membuka jalan bagi penarikan pasukan asing dari Afghanistan.
Namun hanya sebagian dari kesepakatan itu yang dipenuhi. Bagian lain yang mencakup perundingan intra-Afghanistan yang berarti untuk penyelesaian politik, dan gencatan senjata permanen dan komprehensif sebagai hasil penyelesaian politik itu, hingga kini belum terwujud.
Sebaliknya tingkat kekerasan di Afghanistan meningkat sejak pengumuman penarikan pasukan asing dari negara itu. Dalam beberapa bulan terakhir ini Taliban telah dengan cepat merebut sejumlah wilayah dan mengepung beberapa kota, meskipun belum menguasai satu kota pun. [em/lt]
