Pemerintah Indonesia memulai proses evakuasi untuk warga negara Indonesia yang berada di Palestina dan Israel.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal, Jumat (13/10), mengatakan kementerian dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Amman di Yordania berhasil mengevakuasi empat warga Negara Indonesia (WNI) dari Kota Tel Aviv, Israel ke Yordania. Dengan evakuasi itu, masih ada 139 WNI di Palestina dan Israel.
Saat ini keempat WNI tersebut sudah berada di perbatasan Jordan River Border Crossing atau Sheikh Hussein.
Indonesia tidak memiliki perwakilan diplomatik di Israel maupun Palestina. Oleh karena itu Kementerian Luar Negeri mengerahkan KBRI di Amman, Ibu Kota Yordania; KBRI Kairo di Mesir; dan KBRI Beirut di Lebanon untuk membantu proses pengungsian.
Perincian 139 warga Indonesia yang masih berada di Palestina dan Israel adalah sebagai berikut: Gaza (10 orang); Arava (94 orang); Beersheba (2 orang); Yerusalem (9 orang); Nahariya (2 orang); Tel Aviv (9 orang); dan wilayah lainnya (13 orang).
Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Judha Nugraha mengatakan kementeriannya juga terus melakukan koordinasi intensif dengan kantor perwakilan di berbagai negara itu. Tiap KBRI tersebut, kata Judha, juga melakukan koordinasi dengan pihak berwenang di negara yang bersangkutan untuk mengantisipasi jika evakuasi dilakukan.
"Kita menyusun rencana kontingensi, termasuk berbagai macam skenario rute evakuasi. Jadi, kita tidak hanya menyusun satu skenario saja karena situasi di lapangan sangat cair. Belajar dari pengalaman evakuasi-evakuasi sebelumnya, berbagai macam opsi kita buka. Nanti dalam pelaksanaannya tergantung pada situasi di lapangan," katanya.
Tunda wisata religi
Menurut Judha, Kementerian Luar Negeri juga sudah mengeluarkan imbauan kepada WNI yang menetap atau saat ini sedang berada di Palestina dan Israel untuk segera meninggalkan wilayah tersebut. Pemerintah juga meminta WNI yang memiliki rencana untuk melakukan kunjungan atau wisata religi ke Palestina dan Israel untuk menunda rencananya hingga situasi lebih aman.
Menurutnya, masih ada warga Indonesia yang masuk ke Palestina dan Israel untuk tujuan wisata religi dan hal itu bisa membahayakan keselamatan mereka.
Kementerian Luar Negeri juga melakukan komunikasi intensif dengan warga Indonesia yang menetap di Palestina dan Israel melalui beberapa kali pertemuan lewat Zoom dan membuat grup WhatsApp. Dalam pertemuan itu, Kementerian Luar Negeri menyampaikan langkah-langkah dan proses evakuasi yang akan dilakukan.
Selain itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah berbicara dengan Presiden Komite Palang Merah Internasional atau ICRC (International Committee of the Red Cross) Mirjana Spoljaric agar dibuka jeda kemanusiaan sehingga evakuasi dari wilayah perang bisa dilakukan.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga telah meminta bantuan Filipina untuk evakuasi WNI dari wilayah konflik jika diperlukan. Koordinasi pun telah dilakukan dengan Menteri Luar Negeri Filipina Enrique Manalo karena negara itu memiliki perwakilan diplomatik di Tel Aviv. Judha mengatakan Indonesia pernah membantu evakuasi warga Filipina dari Yaman pada 2015, Afghanistan pada 2021, dan Sudan tahun ini.
Dia mengakui proses evakuasi masih sulit dilakukan dari Jalur Gaza karena Israel masih terus menggempur wilayah itu. Berdasarkan informasi, dari 133 warga Indonesia menetap di Tepi Barat dan Israel, hanya empat yang ingin dievakuasi.
Judha menegaskan proses evakuasi warga Indonesia mengutamakan keselamatan.
"Satu hal yang perlu kita pastikan adalah keamanan jalur evakuasi. Kita tidak mungkin menggerakkan WNI kita di tengah pertempuran. Jadi proses evakuasi, utamanya (untuk warga Indonesia) yang ada di Gaza, hanya akan kita lakukan ketika ada jalur kemanusiaan," ujarnya.
Karena itu, pemerintah sedang terus mengupayakan agar sepuluh warga Indonesia bisa dikeluarkan dari Gaza, Palestina dalam keadaan selamat.
MUI imbau perang dihentikan
Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan lembaganya berharap segera ada langkah-langkah dari berbagai pihak untuk menghentikan Perang Gaza.
Langkah yang bisa dilakukan antara lain pertemuan darurat Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk membahas perkembangan terakhir dan langkah yang lebih strategis untuk menghentikan perang.
"Kedua belah pihak harus mundur supaya korban tidak berjatuhan dari kedua, terutama korban masyarakat sipil. Kita harapkan Menteri Luar Negeri (Retno Marsudi) menginisiasi, meyakinkan kepada OKI untuk pertemuan yang dimaksudkan," tuturnya.
MUI juga berharap Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera menggelar pertemuan untuk membahas bagaimana menghentikan Perang Gaza. MUI berharap Amerika Serikat (AS) tidak melakukan veto.
Kata Sudarnoto, MUI mengharapkan Mesir menekan Israel untuk membuka blokade terhadap Jalur Gaza sejak 2007 dan sejak perang meletup pasokan air, listrik, makanan, serta bahan bakar ditutup.
Serangan yang dilakukan oleh Israel ke wilayah Jalur Gaza telah berlangsung hampir sepekan, sejak Sabtu, 7 Oktober 2023 yang telah memakan korban jiwa sebanyak 2.500 orang dari kedua belah pihak.
Saat ini Gaza berada dalam pengepungan total oleh militer Israel. Mereka memutus aliran listrik serta memblokade bantuan makanan, bahan bakar dan kebutuhan lainnya. [fw/ft]
Forum