Para anggota Partai Demokrat menuduh para anggota Partai Republik membatasi akses ke TPS-TPS dan berencana menghambat sertifikasi hasil pemilu. Sementara itu Partai Republik menduga agen-agen Partai Demokrat merusak surat suara pemilih yang tidak hadir, memanipulasi mesin pemungutan suara dan tetap memasukkan orang-orang yang tidak berhak memilih ke daftar pemilih.
Kandidat presiden Partai Republik, mantan presiden Donald Trump, menghadapi tuntutan pidana terkait upayanya untuk membatalkan kekalahannya dalam pemilihan tahun 2020.
Trump pernah mengatakan,“Saya pikir pemilu itu adalah pemilu yang dicurangi, pemilu yang dicuri…”
Kandidat Partai Demokrat, Wakil Presiden Kamala Harris, menuduh Trump melemahkan kepercayaan pada pemilu. Ia berjanji akan menjunjung prinsip-prinsip fundamental Amerika. Kata Harris, “Mulai dari supremasi hukum, ke pemilu yang bebas dan adil, hingga ke peralihan kekuasaan secara damai.”
Badan-badan federal telah melakukan latihan simulasi dengan mengingat 6 Januari 2021, ketika para pendukung Trump, yang tidak puas atas kekalahannya, menyerbu gedung Kongres Amerika, US Capitol.
Apakah persiapan tersebut memperkuat integritas pemilu?
Itu adalah harapan para pemangku kepentingan seperti organisasi berusia 104 tahun, Liga Pemilih Perempuan. Kata CEO-nya, Celina Stewart,“Saya kira, tunggu dan lihat hasilnya. Kita harus melihat apa yang terjadi, apa hasil pemilu, bagaimana perasaan orang-orang mengenai ini, ada protes apa, dan apakah protes itu melewati batas menjadi kekerasan, dan harapan saya adalah tidak demikian.”
Sejauh ini, sistem telah berjalan baik, menurut ketua badan federal Komisi Bantuan Pemilu, Ben Hovland. Katanya,“Kita telah mengadakan banyak pemilihan pendahuluan, baik pemilihan pendahuluan untuk pilpres tahun ini dan pemilihan pendahuluan negara bagian. Karena itu, para petugas pemilu telah banyak berlatih pada musim pemilu ini. Saya pikir kita dalam kondisi yang baik menuju November.”
Di Kabupaten Champaign, negara bagian Illinois, Partai Republik setempat pada tahun 2020 berupaya meminta hakim memaksa pegawai kabupaten, Aaron Ammons, untuk berhenti menghitung surat suara yang dikirim melalui pos. Ammons mengatakan, hakim menolak klaim itu sehingga ia dapat melanjutkan tugasnya. Tetapi, “Mereka jelas mencobanya, seperti mereka juga mencobanya di tempat-tempat lain di seluruh negeri.”
Ancaman, intimidasi dan tuntutan hukum telah mendorong banyak petugas dan sukarelawan pemilihan di seluruh negeri untuk berhenti, kata Ammons. Apabila tidak mendapatkan dukungan yang jelas-jelas diperlukan untuk berada di garis depan demokrasi, orang-orang yang melakukan pekerjaan itu akan kecewa, lanjutnya.
Penting sekali untuk mengundang para kandidat, petinggi partai dan masyarakat untuk melihat bagaimana sistem pemilihan bekerja, kata Eric Fey, direktur pemilihan di Kabupaten St. Louis, Missouri. Ia mengatakan, “Membuka surat suara yang dikirim melalui pos, menabulasi surat suara, menguji peralatan pemungutan suara, menghitung ulang secara manual, mengaudit setelah pemilu – semua hal ini dapat diamati secara terbuka.”
Pimpinan P artai Republik di Senat ingin meloloskan legislasi yang mewajibkan orang yang mendaftar sebagai pemilih untuk menunjukkan bukti kewarganegaraannya. Sebagian besar anggota Demokrat di Kongres berpendapat bahwa UU telah menyatakan ilegal bagi mereka yang bukan warga negara untuk memberikan suara dalam pemilihan federal dan tidak ada bukti pendukung bagi klaim bahwa imigran gelap, dalam jumlah besar, memberikan suara mereka. [uh/ab]
Forum