Para menteri luar negeri ASEAN (AMM) baru-baru ini melangsungkan pertemuan virtual y ang secara khusus membahas pelaksanaan lima poin konsensus yang dihasilkan para pemimpin ASEAN dalam pertemuan di Jakarta akhir April lalu.
Dalam pertemuan itu Utusan Khusus ASEAN Untuk Myanmar sekaligus Menteri Luar Negeri Brunei Darussalam Erywan Yusof menyampaikan perkembangan mandat untuk menjalankan lima poin itu. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan hal ini kepada wartawan dalam jumpa pers virtual hari Senin (4/10).
"Utusan khusus (ASEAN untuk Myanmar) menyampaikan adanya tantangan termasuk masalah kunjungan dan akses untuk bertemu dengan semua pihak," kata Retno.
Utusan Khusus ASEAN Untuk Myanmar Erywan Yusof sudah meminta kepada junta militer Myanmar untuk memberikan akses penuh supaya bisa bertemu semua pihak yang bertikai, termasuk penasihat negara Aung San Suu Kyi yang kini mendekam dalam penjara, untuk mencari jalan keluar atas konflik antara kelompok militer dan sipil.
Namun junta Myanmar menolak mengizinkan Erywan Yusof bertemu Suu Kyi. Rezim militer di Myanmar hanya mengijinkannya menemui para pejabat pemerintah dan bukan kelompok oposisi.
Suu Kyi, 76 tahun, tengah diadili atas sejumlah dakwaan mulai dari kepemilikan perangkat radio komunikasi secara ilegal hingga makar.
Jika terbukti bersalah, Suu Kyi terancam dipenjara sepuluh tahun. Suu Kyi ditahan setelah militer Myanmar melakukan kudeta pada 1 Februari 2021 karena menolak kemenangan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pada pemilihan umum November tahun lalu.
Retno menambahkan pembahasan mengenai implementasi lima poin konsensus berlangsung sangat terbuka, namun memakan waktu cukup lama. Sebagian besar negara anggota ASEAN menyatakan kecewa terhadap pelaksaan kelima poin konsensus tersebut.
Sebagian negara anggota ASEAN menyampaikan ASEAN tidak boleh bersikap biasa terhadap mandeknya implementasi lima poin konsensus.
Dalam AMM itu, Retno mengapresiasi upaya utusan khusus untuk mendorong pelaksanaan lima poin konsensus itu.
Retno menegaskan tidak ada perkembangan signifikan di Myanmar sejak pertemuan para pemimpin ASEAN di Jakarta enam bulan lalu. Junta militer Myanmar, tambahnya, tidak menanggapi secara positif apa yang telah diupayakan oleh utusan khusus ASEAN. Oleh karena itu sudah waktunya para menteri luar negeri ASEAN untuk melaporkan situasi ini kepada sembilan pemimpin ASEAN untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.
Pakar Hukum Internasional: ASEAN Harus Tegas terhadap Myanmar
Pakar hukum internasional di Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana sangat menyesalkan keputusan junta Myanmar yang melarang Utusan Khusus ASEAN Untuk Myanmar Erywan Yusof menemui Suu Kyi.
"Karena utusan khusus ini tugasnya adalah mencari fakta. Ketika dia mencari fakta dan dia bertindak secara independen, harusnya dia bisa tidak hanya bertemu para pejabat pemerintahan tetapi juga pihak yang "bertikai" dengan pemerintah, yaitu masyarakat yang mungkin diwakili oleh tokoh-tokoh tertentu atau mereka yang tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat, dan tentu oposisi," ujar Hikmahanto.
Hikmahanto meminta Utusan Khusus ASEAN Untuk Myanmar Erywan Yusof segera melapor kepada Sultan Hassanal Bolkiah dari Brunei sebagai Ketua ASEAN, agar nantinya melangsungkan sesi khusus untuk membahas isu ini dengan para pemimpin ASEAN lainnya, termasuk pemimpin junta Myanmar.
Kalau benar tidak diberi akses, negara-negara ASEAN harus bersikap lebih tegas terhadap junta Myanmar karena yang menjadi taruhan adalah integritas organisasi ASEAN. Tindakan keras itu dapat berupa pemberian sanksi mulai sanksi ekonomi, dilarang ikut dalam kegiatan ASEAN hingga menerjunkan pasukan bersama ke Myanmar untuk melindungi rakyat Myanmar.
Jika ASEAN mampu bersikap tegas, lanjut Hikmahanto, ASEAN akan bisa menyelesaikan persoalan Myanmar dan sekaligus meningkatkan citra ASEAN sebagai organisasi regional yang mampu menuntas sendiri persoalan dalam kawasan Asia Tenggara. [fw/em]
