Presiden Joko Widodo mengungkapkan salah satu kunci kebangkitan perekonomian adalah vaksinasi massal Covid-19. Maka dari itu, guna mempercepat program vaksinasi Covid-19, pemerintah kemungkinan akan membuka opsi vaksinasi mandiri bagi perusahaan-perusahaan besar, untuk para karyawan mereka.
“Kemudian ada yang bertanya bagaimana mempercepat lagi? Banyak dari perusahaan, para pengusaha menyampaikan: 'Pak bisa nggak kita vaksin mandiri?' Ini yang baru kita akan putuskan. Karena apa, kita perlu mempercepat, perlu sebanyak-banyaknya apalagi biaya ditanggung oleh perusahaan sendiri, kenapa tidak?" ujar Jokowi dalam acara Peresmian Pembukaan Kompas 100 CEO Forum 2021, secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, Kamis (21/1).
"Tetapi sekali lagi harus kita kelola isu ini dengan baik. Mungkin bisa diberikan asal merek vaksinnya berbeda, untuk tempat vaksin juga berbeda bisa dilakukan," lanjutnya.
Menurut Jokowi, Indonesia mempunyai kapasitas yang mumpuni untuk melakukan program vaksinasi secara cepat. Dengan 30 ribu vaksinasitor, 10 ribu puskesmas, dan 3 ribu rumah sakit, Jokowi mengatakan seharusnya program vaksinasi massal Covid-19 ini bisa diselesaikan dalam kurun waktu kurang dari satu tahun.
“Negara lain nggak punya, puskesmas nggak punya, kita memiliki, yang setiap tahun juga melakukan vaksinasi imunisasi terhadap anak-anak kita. Oleh sebab itu terus kita dorong. Juga kesiapan vaksinnya jangan sampai terlambat. Ini kenapa pernah saya bilang sebetulnya tidak ada setahun harusnya vaksinasi kita yang bisa kita selesaikan, karena angka-angkanya yang kita hitung kita bisa,” jelasnya.
Usai rapat terbatas di Istana Negara, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah sedang menyiapkan regulasi terkait opsi vaksinasi Covid-19 secara mandiri bagi korporasi. Menurutnya, yang akan diatur salah satunya adalah pembelian vaksin oleh sektor-sektor industri tertentu.
“Dan itu akan diberikan kepada karyawan secara gratis juga. Jadi beberapa hal yang terkait teknis akan dipersiapkan dan itu juga dimintakan agar sumber daripada vaksinnya berbeda dari vaksin yang gratis,” ujar Airlangga.
PPKM Jawa dan Bali Diperpanjang
Dalam kesempatan ini, Airlangga juga menjelaskan bahwa kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali yang semula berakhir 25 Januari, diperpanjang dua minggu hingga 8 Februari 2021.
Ia mengatakan hal ini dikarenakan, dari 73 kabupaten/kota yang menerapkan PPKM, 29 kabupaten/kota masih beresiko tinggi, 41 kabupaten/kota berisiko sedang dan tiga kabupaten/kota berisiko rendah.
Airlangga mengatakan, kegiatan belajar mengajar masih harus dilakukan secara daring; perkantoran tetap mengharuskan 75 persen pegawainya work from home; dan rumah ibadah diperbolehkan beroperasi dengan kapasitas 50 persen. Pusat perbelanjaan seperti mal dan restoran yang semula hanya beroperasi sampai pukul 19.00 WIB diperpanjang hingga pukul 20.00 WIB. Restoran bisa beroperasi dengan kapasitas makan ditempat 25 persen, tapi layanan take away dan delivery tidak dibatasi. [gi/ab]
