Israel mengatakan tidak akan bekerja sama dengan misi pencari fakta Dewan HAM PBB yang berencana menyelidiki pengaruh-pengaruh permukiman Yahudi terhadap hak-hak sipil warga Palestina.
Wakil Menteri Luar Negeri Danny Ayalon mengatakan kepada Radio Israel bahwa pemerintah Israel tidak akan mengizinkan delegasi PBB memasuki negara itu.
Ayalon mengatakan Dewan HAM PBB itu seharusnya melindungi hak-hak azasi manusia, tetapi katanya ini adalah “misi politik” untuk mengecam Israel dan hasilnya sudah diketahui lebih dulu.
Pada sidang kabinet mingguan di Jerusalem, para pejabat Israel menyatakan kemarahan pada Otorita Palestina, yang mensponsori prakarsa itu di PBB.
Menteri Keuangan Yuval Steinitz mengatakan bahwa apabila Palestina melancarkan perang diplomasi terhadap Israel, upaya itu akan mengakibatkan sanksi-sanksi ekonomi.
Israel sedang mempertimbangkan kebijakan keras yang telah diberlakukan pada masa silam, yaitu menahan ratusan juta dolar pendapatan pajak Otorita Palestina.
Palestina mengatakan aksi PBB perlu karena kebijakan permukiman Israel di Tepi Barat menghancurkan prospek pemecahan dua negara. Menteri Luar Negeri Riyad al-Maliki mengatakan, “Israel menghancurkan kesempatan perdamaian dan dimulainya lagi perundingan. Israel harus membekukan permukiman agar perundingan yang berhasil dan konstruktif bisa dimulai lagi.”
Israel menampik tuntutan Palestina mengenai pembekuan permukiman dan mengatakan pembicaraan perdamaian harus dimulai lagi tanpa persyaratan. Para juru runding internasional gagal menjembatani kesenjangan itu, dan perselisihan mengenai misi PBB itu hanya memperkuat kebuntuan yang telah berlangsung tiga tahun dalam proses perdamaian itu.
