Sementara warga Kurdi di Kurdistan merayakan hasil referendum yang secara meyakinkan menyetujui keputusan untuk memisahkan diri dari Irak, Baghdad mengambil sejumlah tindakan yang menghukum negara bagian itu.
Baghdad bersumpah akan menutup wilayah udara Kurdistan dan bergabung dengan Turki untuk melakukan latihan militer bersama.
Dengan menyebut referendum itu tidak konstitusional, parlemen Irak, Rabu (28/9), meminta PM Haider al-Abadi mengirim pasukan ke Kirkuk, wilayah kaya minyak yang dikuasai Kurdi, dan mengambil alih ladang-ladang minyaknya.
Parlemen itu juga mengimbau 34 negara yang memiliki misi diplomatik di Kurdistan untuk menutup kantor-kantor mereka.
Parlemen mendesak Abadi untuk memecat Gubernur Kirkuk Najmaldin Karim karena menyelenggarakan referendum itu, dan untuk mengerahkan pasukan ke kawasan-kawasan yang dulunya dikuasai pemerintah Irak sebelum jatuh ke tangan ISIS tiga tahun lalu.
Kantor perdana menteri mengatakan, Abadi berbicara melalui telepon dengan sejawatnya dari Turki, Binali Yildirim. Dalam pembicaraan tersebut, katanya, Turki mendukung semua langkah yang diambil pemerintah Irak untuk mempertahankan persatuan negara, termasuk dalam urusan ekspor minyak. Turki, katanya, hanya akan berurusan dengan pemerintah Baghdad dalam hal minyak.
Referendum itu tidak mengikat, tapi merupakan langkah pertama menuju pemisahan diri. Referendum itu mendapat kecaman keras dari Irak, dan negara-negara tetangganya, khususnya Iran dan Turki, dan AS. [ab/uh]
