Perdana Menteri Inggris Theresa May sedang menghadapi ketegangan baru dalam tubuh partai Konservatifnya mengenai masalah bagaimana sebaiknya mengelola keluarnya Inggris dari Uni Eropa.
Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson mengatakan kepada surat kabar Sun bahwa usul masa transisi untuk meringankan dampak Brexit tidak boleh “lewat satu detik pun” dari dua tahun, seperti yang disarankan May dalam pidatonya di Italia pekan lalu. Johnson juga mengatakan Inggris tidak harus membayar akses ke pasar tunggal Uni Eropa.
Sementara itu, beberapa tokoh Konservatif menyarankan agar Inggris mengakhiri pembicaraannya dengan Uni Eropa selambat-lambatnya pada hari Natal apabila tidak ada kemajuan kongkrit.
Para tokoh dalam kelompok "Leave Means Leave" atau keluar berarti keluar mengatakan pemerintah dapat mengizinkan peraturan Organisasi Perdagangan Dunia mulai berlaku setelah Inggris keluar dari Uni Eropa bulan Maret tahun 2019. [gp]
