Langkah Indonesia mengubah nama sebagian Laut China Selatan yang diperebutkan tampaknya merupakan sebuah peringatan pada China, peng-klaim terkuat atas lautan tersebut, bahwa Jakarta berniat untuk meningkatkan perlindungan atas klaimnya sendiri tanpa menimbulkan pertikaian untuk sekarang ini.
Hari Jumat, seorang wakil menteri urusan maritim di Jakarta mengatakan Indonesia akan mengganti nama sebagian di perairan itu persisnya di bagian barat-laut Kalimantan itu dengan nama “Laut Natuna Utara,” sesuai dengan berbagai -proyek eksplorasi minyak dan gas dengan nama serupa, menurut kantor berita Indonesia, Antara.
Daerah perairan yang diubah namanya itu adalah dekat kepulauan Natuna, sebuah kumpulan dari 272 pulau dan karang, dan tumpang-tindih dengan garis klaim China yang disebutnya sebagai “nine-dash line” yang memanjang dari pantai selatannya.
Indonesia menegakkan wewenangnya
Perubahan nama ini mungkin hanya bersifat kosmetik, kata para analis, tetapi bisa dianggap sebagai sebuah peringatan kepada China, yang biasanya merupakan salah satu sahabat (serta) dan kepada negara-negara lain supaya jangan mendekat.
“Saya tidak menyebutnya soal kecil, tetapi kenyataannya adalah bahwa kapal-kapal penangkap ikan China memang masuk ke perairan Indonesia itu atas dasar sejarah klaimnya yang (kabur) tidak jelas bahwa perairan itu dari sejak dahulu kala adalah wilayah penangkapan ikan mereka,” dan Indonesia tetap dengan (kuat) gigih menghalau mereka,” kata Carl Thayer, profesor pensiunan ilmu politik yang spesialisasinya adalah Asia Tenggara di Universitas New South Wales di Australia. “Tetapi pengubahan nama perairan itu bukan klaim atas sebuah wilayah baru.”
Reaksi China
Juru bicara kementerian luar negeri China Geng Shuang mengatakan pada jumpa pers hari Jumat bahwa “sama sekali tidak ada artinya” bagi negara manapun mengganti nama laut tersebut. Nama “Laut China Selatan” sudah “diterima secara luas” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan “masyarakat internasional,” katanya.
Para pejabat di Beijing mengatakan garis “nine-dash line” mereka mengikuti pola penangkapan ikan warga China selama ber-abad-abad dan mengutip catatan sejarah sejak kira-kira 2 ribu tahun yang lalu. Tetapi bulan Juli tahun 2016, mahkamah arbitrasi dunia memutuskan bahwa China tidak mempunyai dasar hukum atas klaim tersebut.
Langkah Indonesia itu menyusul penggantian nama oleh Vietnam dan Filipina di beberapa daerah laut yang sama, di lepas pantai masing-masing negara yang juga diklaim oleh China, Brunai, Malaysia, dan Taiwan juga mengklaim sebagian perairan tropis seluas 3,5 juta kilometer per-segi yang kaya ikan itu, di mana ada banyak eksplorasi (bahan-bakar) minyak dan jalur-jalur pelayaran. China mengatakan lebih dari 90 persen laut tersebut adalah wilayahnya.
Debat mengenai dampak pengubahan nama
Pengubahan nama jarang berdampak besar, kata Le Hong Hiep, seorang peneliti di ISEAS Yusof Ishak Institute di Singapura. “Berbagai negara di kawasan itu telah memberi laut tersebut nama yang berbeda-beda, tetapi saya kira itu bukanlah hal yang terlalu istimewa, bukan sesuatu yang akan menimbulkan keberatan di kalangan negara-negara Asia lain,” kata Le.
Tetapi Euan Graham, direktur keamanan internasional di Lowy Institute for International Policy di Sydney, Australia mengatakan langkah Indonesia tersebut mempunyai nilai simbolis.
“Saya kira ini lebih signifikan, bukan hanya kosmetik, ini adalah perubahan merek nasionalis,” kata Graham.
“Menurut saya ini adalah suatu pelaksanaan terkoordinasi secara halus (setelah mahkamah arbitrasi internasional memutuskan klaim China atas Laut China Selatan tidak mempunyai dasar hukum. . Kalau kita melihatnya secara seksama, China saya kira akan memahami pesan tersebut bahwa Asia Tenggara tidak akan mengalah begitu saja seperti yang diduga dan dan diperkirakan China.”
Insiden-insiden yang menyebabkan perubahan nama itu
China telah membuat Indonesia gusar oleh kapal-kapalnya lalu-lalang melintasi perairan yang diklaim Indonesia adalah miliknya. Negara-negara lain di sepanjang laut itu kesal atas reklamasi pulau-pulau kecil oleh China untuk membanngun berbagai fasilitas militer yang mampu mendukung pesawat tempur dan sistem radar.
“Kita dapat melihat upaya Indonesia ini juga adalah bagian dari tanggapan kawasan itu terhadap keagresifanChina baru-baru ini di Laut China Selatan, karena bagi sebagian orang, terutama China, kalau nama laut itu “Laut China Selatan,” adalah wajar China mempunyai berbagai hak, dan ini tidak benar,” kata Le.
Tahun lalu, Indonesia mengatakan pihaknya akan meningkatkan patroli mengawasi kapal-kapal asing di perairan di dekat ke-17 ribu pulaunya. Bulan Maret tahun 2016, terjadi konfrontasi antara China dan Indonesia ketika pihak berwenang Indonesia hendak mencegat satu kapal dan satu kapal pengawal pantai China melakukan intervensi. Pada bulan itu Indonesia mengatakan China secara resmi memasukkan perairan dekat Kepulauan Natuna pada peta wilayah China.
Bulan Mei tahun 2016, angkatan laut Indoensia menangkap satu kapal nelayan China walaupun didukung oleh pengawal pantai Beijing. Sebulan kemudian angkatan laut Indonesia menembaki satu lagi kapal China, kemungkinan melukai seorang pelaut, sebelum menahan kapal itu dan memenjarakan tujuh awaknya.
Tetapi kekuatan militer Indonesia tidak cukup kuat (kurang memiliki kekuatan militer) untuk melawan China dalam suatu konflik yang berlarut-larut. Sementara itu, China bagi Indonesia adalah sumber impornya dan pasar ekspor kedua terbesar bagi Indonesia untuk berbagai komoditas seperti mineral dan minyak sawit, yang membuat Jakarta selama bertahun-tahun tidak terlalu vokal mengritik Beijing, begitu juga sebaliknya.
Perdagangan dan nasionalisme
Presiden Indonesia Joko Widodo telah mengimbau kedua negara meningkatkan perdagangan dua-arah sampai sebanyak $150 milyar sebelum tahun 2020. Tetapi, biarpun demikian Jokowi ada kalanya memainkan “kartu nasionalis,” kata Graham, dan menambahkan pandangan presiden tersebut umumnya terkait dengan kedaulatan dan ia tidak menghendaki negara lain menggunakan bagian-bagian laut itu yang telah diklaim Indonesia.
“Saya yakin bahwa langkah Indonesia tersebut juga akan dipandang oleh negara-negara anggota ASEAN lain sebagai “dorongan ” mengenai cara menghadapi China dalam sengketa regional ini,” kata I Made Andi Arsana, dosen teknik geodedic di Universitas Gajah Mada di Yogjakarta.
“Jakarta ingin membangun kepedulian masyarakat internasional bahwa geografi politik dunia kini berubah dan Indonesia mengundang dunia untuk membuat sebuah konsensus baru,” ujarnya. [is]
