Menteri Luar Negeri India, Subrahmanyam Jaishankar, Rabu (22/1) mengatakan New Delhi terbuka menerima kembalinya warga negara India yang tidak memiliki status hukum tetap di Amerika Serikat. Pernyataan ini disampaikannya setelah sebelumnya melangsungkan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio di Washington DC, di mana imigrasi ilegal merupakan salah satu isu yang dibahas.
Jaishankar dengan tegas mengatakan India menentang migrasi ilegal. Berbicara pada wartawan, Jaishankar mengatakan “kami selalu berpandangan bahwa jika ada warga negara kami yang tidak berada di sini secara legal, jika kami yakin bahwa mereka adalah warga negara kami, kami selalu terbuka untuk menerima mereka kembali ke India secara sah.”
Ia menggarisbawahi bahwa hal ini merupakan posisi India untuk isu tersebut di setiap negara.
Warga India Tanpa Status Hukum Tetap di Amerika Serikat Diperkirakan Capai 725.000 Orang
Setelah menjabat, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan instruksi presiden untuk menindak tegas imigrasi ilegal dan mendeportasi mereka yang berada di Amerika Serikat secara ilegal.
Menurut riset Pew Research Center pada tahun 2022, warga India merupakan kelompok imigran tanpa status hukum tetap terbesar ketiga di Amerika Serikat setelah Meksiko dan El Salvador. Jumlahnya diperkirakan mencapai 725.000 orang.
Sejumlah analis melihat sikap proaktif India dalam memfasilitasi pemulangan warga negara India tanpa status hukum tetap di Amerika Serikat sebagai langkah untuk mengatasi masalah utama dengan pemerintahan Trump, saat India bersiap menghadapi masalah yang lebih rumit, termasuk soal perdagangan dan tarif.
Analis: Kesiapan India Menerima Deportasi Warganya Tanpa Status Hukum Tetap di Amerika Serikat Terkait dengan Manuver di Bidang Lain
Wakil Presiden Observer Research Foundation di New Delhi, Harsh Pant, mengatakan “di antara berbagai masalah, di mana terdapat perbedaan pendapat antara India dan Amerika Serikat, ini adalah satu bidang di mana India dapat menunjukkan bahwa mereka melakukan sesuatu secara transparan, yang memungkinkannya memiliki ruang yang lebih besar untuk bermanuver di bidang lain.”
Ditambahkannya, “di bidang lain, seperti ekonomi dan perdagangan, sangat sulit bagi India untuk melakukan hal-hal yang mungkin diinginkan oleh pemerintahan Trump yang baru, dan itu akan memakan waktu.”
Jaishankar mengatakan pihaknya saat ini sedang memverifikasi identitas mereka yang memenuhi syarat untuk deportasi dan jumlah pasti migran tidak berdokumen tidak dapat dipastikan.
Amerika Serikat Identifikasi 18.000 Warga India Tanpa Status Hukum Tetap Akan Dipulangkan
Pemerintah Amerika Serikat telah mengidentifikasi sekitar 18.000 migran India yang tidak memiliki status hukum tetap untuk dipulangkan. Dengan mengutip sejumlah orang yang mengetahui masalah ini, Bloomberg pada awal minggu ini melaporkan rincian nama dan status dari 18.000 orang yang telah diidentifikasi Amerika Serikat itu akan diverifikasi kembali oleh India, dan kemudian proses deportasi dimulai.
Deportasi warga negara India yang tidak memiliki status hukum tetap di Amerika Serikat sebenarnya telah terjadi ketika sekelompok warga India dipulangkan dari Amerika Serikat pada bulan Oktober lalu.
Menteri Luar Negeri India, Subrahmanyam Jaishankar menegaskan mendukung jalur migrasi legal. “Sebagai pemerintah, kami jelas sangat mendukung mobilitas legal karena kami percaya pada tempat kerja global. Kami ingin agar bakat dan ketrampilan warga India dapat tampil maksimal di tingkat global,” ujarnya dalam konferensi pers di Washington DC.
Polemik Program Visa H-1B
Program visa H-1B yang membawa pekerja asing terampil ke Amerika Serikat, telah menjadi subyek perdebatan panas di Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir ini. Sejumlah orang mengkritik tajam program itu karena berdampak negatif pada pekerja Amerika Serikat.
Sementara mereka yang mendukung program visa H-1B itu menegaskan bahwa pekerja terampil justru menguntungkan perusahaan dan pemberi kerja di Amerika Serikat. Warga negara India, yang kebanyakan merupakan pekerja profesional dalam industri teknologi, termasuk di antara penerima manfaat terbesar dari program visa H-1B itu.
Analis Harsh Pant menilai dalam hal visa H-1Bm, posisi India “lebih kuat.” “Dalam masalah ini India telah mendapat dukungan dari perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat. Jadi secara politis ini merupakan masalah yang lebih aman ditangani India karena ada basis dukungan domestik untuk India,” tambahnya.
Elon Musk termasuk di antara mereka yang telah menyatakan dukungan kuat pada program visa H-1B. Demikian pula Presiden Trump, yang sebelumnya mengkritisi program itu, bulan Desember lalu berbicara mendukungnya. [em/ab]
Forum