Kelompok politik Mesir yang terorganisasi paling rapih menyelenggarakan pemilihan internal, suatu kegiatan yang tidak mungkin terjadi selama pemerintahan Presiden Husni Mubarak.
Persaudaraan Muslim berkumpul hari Sabtu untuk memilih pengganti-pengganti tiga pejabat teras partai yang mundur. Pemungutan suara itu berlangsung menjelang pemilu legislative yang direncanakan akhir tahun ini.
Persaudaraan Muslim dinyatakan sebagai organisasi terlarang selama pemerintahan Husni Mubarak, meski calon-calonnya maju sebagai calon independen.
Bulan Mei, kelompok itu mengumumkan pembentukan partai politik baru yang bernama Partai Keadilan dan Kebebasan. Kelompok itu mengatakan, partai itu bersaing untuk merebut setengah dari jumlah kursi di parlemen dalam pemilu mendatang.
Persaudaraan Muslim mengganti ketua partai Muhamad Mursi dan dua wakil dalam pemungutan suara hari Sabtu. Ketiganya kini masuk Partai Keadilan dan Kebebasan.
Dalam sebuah pernyataan hari Sabtu, Persaudaraan Muslim mengatakan, pihaknya telah memutuskan bahwa anggota-anggota Partai Keadilan dan Kebebasan tidak boleh mengambil jabatan yang didukuki Persaudaraan Muslim, untuk menjamin adanya pemisahan antara kedua kelompok itu.
Pernyataan itu menyebut pemungutan suara hari Sabtu itu mempraktekkan demokrasi secara terbuka.
