Human Rights Watch (HRW) telah mengeluarkan laporan tahunan 2018 yang mengkaji kondisi HAM di lebih dari 90 negara. Organisasi itu mengatakan beberapa peristiwa dalam 12 bulan terakhir ini menunjukkan bahwa para pemimpin politik seharusnya lebih bersedia menantang apa yang disebut sebagai “agenda populis otoriter.”
Laporan tahunan Human Rights Watch itu mengklaim bahwa kondisi HAM di Amerika telah menurun sejak terpilihnya Presiden Donald Trump.
“Serangan terhadap sistem kehakiman, serangan terhadap pers, larangan berbau anti-Muslim yang dikeluarkan Trump, dan demonisasi kelompok minoritas," kata David Mepham dari HRW.
Pekan ini Presiden Trump melangsungkan apa yang disebutnya sebagai “fake news awards” untuk menggarisbawahi klaimnya bahwa media Amerika bias terhadapnya. Jawabannya terhadap kritik-kritik itu adalah ia terpilih secara demokratis.
“Saya bukan seorang rasis. Saya orang yang paling tidak rasis yang pernah Anda wawancara,” tandas Trump.
Human Rights Watch mengatakan gelombang populis dalam kemenangan Trump dan hasil referendum Inggris untuk keluar dari Uni Eropa, berakhir di Perancis dengan kemenangan Emmanuel Macron dalam pemilu presiden.
“Saya kira pelajaran yang bisa dipetik adalah bahwa secara demokratis, sebagian pihak percaya bahwa HAM dan kebebasan fundamental seharusnya disampaikan secara lebih eksplisit, dan seharusnya kita berdiri mempertahankan nilai-nilai itu,” tambah Mepham.
Human Rights Watch memuji Uni Eropa karena menantang apa yang disebutnya pemerintahan populis otoriter di Hongaria dan Polandia, namun mengkritik blok itu atas tanggapannya terhadap tindakan keras terhadap media dan kelompok oposisi politik di Turki.
“Jadi hampir ada kesepakatan Faustian yakni jauhkan pengungsi dan kami akan diam serta mengecilkan kritik terhadap HAM,” lanjutnya.
Myanmar dikecam keras dalam laporan itu. Sekitar 700 ribu warga Muslim-Rohingya telah melarikan diri ke negara tetangganya, Bangladesh, akibat aksi kekerasan yang dilakukan militer Birma.
“Salah satu yang kami kritisi dalam laporan ini adalah tekanan yang lebih terorganisir yang seharusnya disampaikan kepada pemerintah Myanmar. Mengapa tidak ada desakan dari negara-negara di seluruh dunia untuk menerapkan sanksi terhadpa pemimpin militer di Myanmar?,” tukas Mepham.
Human Rights Watch mengatakan pembatasan kebebasan fundamental di Rusia merupakan yang terburuk sejak berakhirnya Perang Dingin.
Presiden Abdel Fatah El-Sisi di Mesir juga mendapat kritik tajam karena melakukan tindakan represif terhadap kelompok masyarakat sipil dan meningkat pesatnya jumlah orang yang ditahan dan dieksekusi.
Presiden Nigeria Muhammadu Buhari berjanji untuk memperbaiki hak-hak dasar, namun laporan itu mengatakan hal itu belum terwujud.
Human Rights Watch memang menyoroti kemajuan dalam memperjuangkan kesetaraan gender, dimana gerakan perempuan di Amerika pada Januari 2017 – Women’s March – kini bergaung menjadi gerakan dunia. [em/al]
