Pemerintah segera merealisasikan percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat agar kedua provinsi tersebut sejahtera.
Kepada pers di Jakarta, Jumat, Menko Hatta Rajasa menjelaskan sesuai Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 6 tahun 2011 tentang pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang diterbitkan September lalu maka program kerja kedua unit tersebut harus segera direalisasikan.
Dalam Perpres tersebut ditegaskan pemerintah telah membentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua atau UP3 dan Unit Percepatan Pembanguan Papua Barat atau UP3B.
Hatta Rajasa mengatakan, “Itu segera, kalau itu diteken ya itu segera diimplementasikan karena timnya nanti nanti berkantor disana, UP3 nah inilah tim ini yang harus memastikan itu, kalau untuk pembangunan sampai betul pembangunan."
Sementara, Guru Besar Ilmu Sosial Politik, Universitas Muhammadiyah, Jakarta, Cecep Efendi menilai pemerintah memang harus segera merealisasikan percepatan pembangunan daerah-daerah termasuk Papua agar terjadi pemerataan ekonomi nasional.
“(Pemerintah harus segera) men-generate sentra-sentra pertumbuhan daerah-daerah di luar kota-kota besar, (karena) daya serap pekerjaan di tempat-tempat mereka berasal sudah nggak mampu lagi memberikan mereka peluang mengembangkan sumber-sumber ekonomi mereka,” ujar Cecep Efendi.
Sedangkan pengamat Otonomi Daerah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Siti Zuhro menilai, seharusnya kawasan Papua menjadi prioritas pemerintah untuk segera dikembangkan karena Papua berlimpah sumber daya alam .
Ditambahkannya jika tidak dikelola dengan baik maka kekayaan alam yang dimiliki Papua akan sia-sia. Ia menilai alokasi anggaran ke daerah Papua dalam pos anggaran disebut Dana Alokasi Umum atau DAU seharusnya dalam jumlah besar karena Papua sudah banyak meyumbang untuk perekonomian negara diantaranya melalui berbagai industri pertambangan yang ada di Papua termasuk Freeport.
Siti Zuhro menjelaskan, “presentase-presentase yang diterima oleh masing-masing daerah, biasanya semakin tinggi masukan dari daerah itu dengan kata lain daerah itu adalah daerah yang sumber daya alamnya bagus dan memberikan sumbangan yang besar mestinya memang DAU nya juga ikut besar.”
Untuk pembangunan di Papua dan Papua Barat bersama Provinsi Aceh pemerintah menyalurkan dana otonomi khusus sebesar Rp 50 triliun tahun ini masing-masing untuk Papua sebesar Rp 28 triliun, Papua Barat Rp 1,5 triliun dan sisanya untuk Aceh. Namun baru-baru ini Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan penyelewengan dana otonomi khusus untuk Papua sebesar Rp 281 miliar.
Menurut tokoh masyarakat Papua, Johanes Jongga kenyataannya memang manfaat dana otonomi khusus untuk Papua tidak pernah sampai menyentuh masyarakat pedalaman Papua.
“Dana otsus untuk Papua ini untuk mayoritas masyarakat asli itu tidak punya dampak apa-apa, nanti biar kasih banyak berapa triliun lagi untuk Papua, tapi kalau sistem pemerintahan dan kontrol lalu evaluasi tidak ada, tidak ada guna,” demikian menurut Johanes Jongga.
