Hakim Pengadilan Distrik AS John McConnell di Providence, Rhode Island, pada Senin (10/2), mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump melanggar perintah pengadilan yang mencabut pembekuan yang luas terhadap anggaran belanja federal dan memerintahkan pemerintah untuk segera mencairkan dana yang ditahan.
McConnell telah memblokir pembekuan dana tersebut dengan perintah penahanan sementara pada 31 Januari, tetapi sekelompok jaksa agung negara bagian dari Partai Demokrat yang menggugat untuk memblokir langkah tersebut mengatakan minggu lalu bahwa pemerintah masih menahan dana.
Putusan tersebut menjadi contoh pertama dari seorang hakim yang mendapati pemerintahan Trump telah melanggar sebuah perintah pengadilan untuk menghentikan peluncuran kebijakan baru. Pemerintahan Trump pada Senin menyatakan banding atas putusan hakim tersebut.
"Pembekuan dana federal yang luas dan menyeluruh, seperti yang ditemukan pengadilan, kemungkinan besar inkonstitusional dan telah menyebabkan dan terus menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada sebagian besar negara ini," kata McConnell pada Senin. "Penundaan pendanaan ini melanggar perintah penahanan sementara."
McConnell menetapkan semua dana harus dipulihkan setidaknya sampai ia dapat menggelar sidang atas usul negara bagian untuk perintah jangka panjang.
Pada 6 Februari lalu, seorang pengacara dari Kantor Jaksa agung New York Letitia James mengatakan kepada McConnell bahwa sejumlah lembaga negara masih kesulitan mengakses dana federal, termasuk miliaran dolar yang disiapkan untuk proyek infrastruktur di bawah Undang-undang Pengurangan Inflasi.
Pemerintahan Trump telah memberi tahu negara-negara bagian bahwa mereka yakin perintah tersebut tidak berlaku untuk anggaran lingkungan dan infrastruktur tertentu, dan bahwa sebagian pembayaran ditunda karena "alasan operasional dan administratif."
Namun McConnell mengatakan perintahnya "jelas dan tidak ambigu" berlaku untuk semua pendanaan yang dibekukan sebagai tanggapan atas instruksi luas Presiden Trump.
Negara-negara bagian semula menggugat pemerintah atas memorandum dari Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) Gedung Putih yang mengumumkan pembekuan besar-besaran anggaran belanja federal. Segera setelah gugatan diajukan, OMB membatalkan memo tersebut. [ka/ns/rs]
Forum