Seorang hakim Argentina telah memerintahkan penangkapan Presiden Nikaragua Daniel Ortega atas dugaan “pelanggaran sistematis hak asasi manusia”, kata seorang pengacara yang mengajukan kasus terhadap tokoh tersebut kepada kantor berita AFP pada Senin (31/12).
Surat perintah tersebut, kata pengacara Dario Richarte, juga berlaku untuk istri Ortega, Wakil Presiden Rosario Murillo, dan didasarkan pada prinsip yurisdiksi universal, yang memungkinkan negara-negara untuk mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan di luar negara asal mereka.
Hakim Federal, Ariel Lijo juga telah memerintahkan penangkapan belasan orang lainnya yang terkait dengan pemerintahan Ortega.
Kejahatan yang dituduhkan kepada Ortega dan istrinya termasuk pembunuhan, penghilangan paksa, penyiksaan, dan “deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa”, kata Richarte.
Pengaduan tersebut telah diajukan pada 2022 oleh sekelompok pengacara dari Universitas Buenos Aires.
Ortega, mantan gerilyawan berusia 79 tahun, telah terlibat dalam praktik yang semakin otoriter sejak kembali berkuasa pada 2007, merebut kendali atas semua cabang negara.
Pemerintahnya telah menargetkan para kritikus, menutup lebih dari 5 ribu organisasi nonpemerintah sejak penindakan keras terhadap aksi protes pada 2018 yang menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa menewaskan lebih dari 300 orang.
Sebagian besar media independen dan oposisi sekarang beroperasi dari luar negeri.
Sekitar 450 politisi, pebisnis, jurnalis, intelektual, aktivis hak asasi manusia, dan tokoh agama telah dicabut kewarganegaraannya sejak Februari 2023 dengan tuduhan “pengkhianatan.”
Direktur Amnesty International untuk Amerika, Ana Piquer, memperingatkan awal bulan ini bahwa tidak seorang pun di Nikaragua aman dari “mesin represif” Ortega.
“Dari para pemimpin adat, jurnalis, pembela hak asasi manusia, dan siapa pun yang dianggap sebagai risiko terhadap kebijakan pemerintah, pihak berwenang terus mengonsolidasikan iklim ketakutan,” katanya. [ns/ka]
Forum