Gedung Putih mengambil sikap tegas terhadap sekutu dekatnya, Ethiopia, mengancam sanksi dan penangguhan program ekonomi penting terkait apa yang dikatakan Washington sebagai "pelanggaran berat hak asasi manusia yang diakui secara internasional" dalam konflik bermotif etnis yang telah menewaskan ribuan orang dalam satu tahun terakhir.
Kata-kata keras itu disampaikan ketika negara Afrika Timur yang terkurung daratan itu menghadapi serbuan pemberontak di ibu kota dalam beberapa bulan mendatang, atau lebih cepat. Front Pembebasan Rakyat Tigray, salah satu partai utama yang memerangi pemerintah, dalam beberapa hari terakhir bergabung dengan Tentara Pembebasan Oromo dan bergerak maju menuju ibu kota Addis Ababa.
Kelompok hak asasi manusia Amnesty International, Jumat (5/11) memperingatkan negara itu “perlahan-lahan menuju ambang bencana hak asasi manusia dan kemanusiaan” setelah Perdana Menteri Abiy Ahmed minggu ini memberlakukan keadaan darurat dan mendesak warga Addis Ababa untuk mengangkat senjata guna mempertahankan kota itu.
Dalam seruannya tersebut, Abiy menggunakan bahasa yang sangat keras dan provokatif sehingga Facebook menghapus postingannya.
Tidak lama kemudian, Presiden Joe Biden mengeluarkan peringatan bahwa ia akan mencabut keanggotaan negara tersebut dalam African Growth and Opportunities Act (AGOA), sebuah program yang memungkinkan negara-negara Afrika mengekspor bahan ke AS tanpa bea cukai. Pemerintah Ethiopia mengatakan program tersebut menciptakan 200.000 pekerjaan langsung dan 1 juta pekerjaan tidak langsung di negara miskin itu.
“Kita melihat dampak dari pencabutan itu, tetapi dalam kasus ini undang-undangnya jelas dan ada aturan yang harus dipatuhi oleh pemerintah untuk mempertahankan kelayakan mereka pada AGOA ,” kata seorang pejabat senior pemerintah kepada VOA.
“Jika manfaat AGOA Ethiopia dicabut, tanggung jawab akan jatuh sepenuhnya pada pemerintah Perdana Menteri Abiy. Masih ada waktu untuk membalikkan keadaan ini. Kita mendesak pemerintah Ethiopia untuk mengatasi krisis hak asasi manusia, kemanusiaan, dan politik menjelang 1 Januari untuk mempertahankan atau mendapatkan kembali kelayakannya dalam AGOA.”
Kementerian Luar Negeri Ethiopia menyebut keputusan Washington ini “salah arah.”
"Intimidasi yang tidak bisa dibenarkan untuk membahayakan mata pencaharian ekonomi warga yang tidak bersalah, yang kami yakini didorong oleh musuh-musuh Ethiopia di belakang layar, tidak akan memberikan resolusi damai untuk konflik tersebut," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan. [my/pp]
