Gedung Putih, Kamis (12/9) mengatakan mereka menindaklanjuti tuntutan anggota parlemen Demokrat untuk menutup apa yang mereka lihat sebagai celah hukum yang memungkinkan produsen — sebagian besar dari China — untuk menghindari tarif atas barang-barang berharga murah dan membanjiri Amerika Serikat (AS) dengan produk-produk ilegal dan tidak aman.
Pemerintah Biden menargetkan pengecualian "de minimis", yang memungkinkan paket senilai kurang dari $800 (sekitar 12 juta rupiah) untuk masuk ke AS bebas bea. Lebih dari 1 miliar paket semacam itu masuk ke AS pada tahun fiskal 2023, kata Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS.
Pejabat Gedung Putih mengaitkan peningkatan lebih dari lima kali lipat dari beberapa tahun lalu dengan pertumbuhan platform e-commerce China seperti Shein dan Temu, dan pejabat pemerintah menyebutkan nama-nama kedua pengecer mode cepat yang populer itu dalam sebuah pengarahan dengan wartawan pada hari Kamis.
Daleep Singh, wakil penasihat keamanan nasional untuk ekonomi internasional, mengatakan langkah-langkah untuk menutup celah tersebut akan berdampak besar pada pakaian jadi China, dan "akan secara drastis mengurangi jumlah pengiriman yang masuk melalui pengecualian de minimis."
Hal ini kemungkinan akan menghambat kemampuan warga Amerika untuk mendapatkan barang-barang seperti kaos oblong seharga $8 – tersedia dalam berbagai warna – yang menampilkan gambar bebek koboi kartun yang sedang menembak dan mengenakan celana yang berseru, "Anda baru saja mengeluarkan suara terakhir." Atau atasan pendek seharga $6 yang bertuliskan, dalam bahasa Inggris, LIVE LAUGH LOBOTOMY. Atau bra seharga $8 yang berbentuk dua kucing berbulu dengan wajah tanpa ekspresi yang dihilangkan hidung, mulut, kumisnya, dirangkai menjadi satu dan diikat dengan gaya halter di leher.
Singh menambahkan bahwa pemerintah juga berupaya untuk memperketat persyaratan pengumpulan informasi dan standar keselamatan konsumen – dan memblokir produk yang tidak memenuhi persyaratan. Dan lebih lanjut, katanya, Gedung Putih meminta Kongres untuk meloloskan undang-undang tahun ini untuk "mereformasi secara komprehensif pengecualian de minimis."
Dalam surat yang dikirim pada Rabu (11/9), 126 anggota DPR dari Partai Demokrat mendesak presiden untuk menggunakan kewenangan eksekutifnya, dengan mengatakan bahwa mereka tidak dapat bertindak "di tengah stagnasi yang tak berkesudahan di Kongres yang telah menghalangi pengesahan undang-undang."
"Meskipun para anggota parlemen lebih suka melihat masalah de minimis ditangani secara legislatif, para anggota Demokrat yang menelepon mengatakan kesabaran mereka mulai menipis," bunyi surat tersebut. "Terlepas dari kenyataan bahwa konsep reformasi de minimis telah menghasilkan dukungan bipartisan yang luas, politik telah menghalangi penyelesaian yang konkret."
Anggota Kongres Rosa DeLauro dari Connecticut, salah satu pemimpin inisiatif tersebut, menyatakan kekhawatiran atas penggunaan kerja paksa yang terdokumentasikan oleh industri fast fashion untuk membuat pakaian murah mereka. Kelompok hak asasi Amnesty International telah melaporkan bahwa Shein, khususnya, menegakkan "standar ketenagakerjaan dan hak asasi manusia yang dipertanyakan."
Model Shein, kata kelompok tersebut, condong pada subkontrak pembuatan pakaian, yang tidak memberikan ruang bagi transparansi atau akuntabilitas atas kondisi pekerja, dan tidak memberikan hak kepada pekerja untuk berserikat atau berkumpul.
Navtej Dhillon, wakil direktur Dewan Ekonomi Nasional, juga mengatakan langkah tersebut mengatasi kekhawatiran atas pengiriman fentanil dan penurunan industri AS.
"Beberapa perusahaan asing berupaya menggunakan jalur ini untuk mengirim produk ilegal dan berbahaya bagi kesehatan kita, menghindari undang-undang kesehatan, keselamatan, dan perlindungan konsumen kita, serta menghindari tarif untuk melemahkan produsen Amerika," katanya.
"Manufaktur tekstil dan pakaian jadi mendukung puluhan ribu pekerjaan di negara bagian utama seperti Georgia dan North Carolina. Para pekerja dan produsen Amerika ini layak bersaing di lapangan yang setara."
Kelompok kongres yang mendorong pemerintahan mengutip persetujuan dari penegak hukum dan kelompok industri.
"Celah de minimis sangat memperburuk krisis opioid di negara kita," kata Bill Johnson, direktur eksekutif National Association of Police Organizations. "Menutupnya akan membantu menghentikan aliran fentanil dan narkotika lain yang melintasi perbatasan kita dan membantu melindungi kehidupan anak-anak, keluarga, dan teman-teman kita."
Dan Kim Glas, presiden dan CEO National Council of Textile Organizations, mengatakan kelompok industri "sangat mendukung penutupan celah de minimis," dengan mencatat penutupan 18 pabrik tekstil di Amerika Serikat tahun lalu.
"De minimis adalah perjanjian perdagangan bebas untuk dunia dengan mengorbankan produsen, pengecer, dan konsumen Amerika Serikat," katanya dalam sebuah pernyataan. "Yang mengejutkan, sekarang telah menjadi pasar gelap untuk produk-produk berbahaya yang memfasilitasi fentanil, prekursor, dan penggerus pil. De minimis adalah penghancuran."
Tahun lalu Shein mengatakan bahwa mereka mendukung "reformasi yang bertanggung jawab" atas kebijakan tersebut tetapi tidak memberikan rekomendasi yang tepat.
"Pengecualian de minimis memerlukan perubahan total untuk menciptakan lapangan bermain yang setara bagi semua pengecer," kata Wakil Ketua Eksekutif SHEIN Donald Tang dalam sebuah pernyataan. "Pada saat yang sama, konsumen Amerika berhak mengetahui bahwa produk yang mereka beli asli dan diproduksi secara etis. Kami percaya reformasi de minimis dapat dan harus mencapai keduanya." [es/ft]
