Pemimpin fraksi minoritas di DPR, Hakeem Jeffries dan di Senat AS, Chuck Schumer, mendorong legislasi tersebut karena Elon Musk dengan cepat mengonsolidasikan kontrol atas banyak lembaga pemerintah federal dengan restu Presiden Donald Trump.
Musk menyingkirkan para pejabat karier, memperoleh akses ke database sensitif serta menutup badan bantuan pembangunan internasional AS. Schumer pada hari Selasa mengatakan, "Memiliki satu tim rahasia beranggotakan orang-orang dari perusahaan besar yang melakukan pengambilalihan paksa atas informasi Jaminan Sosial dan pajak Amerika pada tengah malam tidak mencerminkan demokrasi. Itu bukan demokrasi, Musk.”
Legislasi yang diberi nama "Stop the Steal" atau "Hentikan Pencurian" itu mengusulkan beberapa hal.
Kata Schumer lagi, "Pertama, tidak memberi akses kepada pegawai khusus pemerintah, pegawai yang tidak harus mengungkapkan konflik kepentingan mereka atau kesepakatan etika lainnya. Dua, tidak memberikan akses bagi siapa pun yang memiliki konflik kepentingan atau tidak memiliki izin yang sesuai. Dan tiga, memasukkan informasi pajak pribadi ke perlindungan privasi yang ada sekarang ini.”
Dalam waktu sekitar dua pekan sejak Trump mulai menjabat, orang terkaya di dunia itu telah menciptakan struktur kekuasaan alternatif di dalam pemerintah federal untuk tujuan memangkas pengeluaran dan jumlah karyawan. Tidak satu pun dari hal tersebut yang terjadi dengan persetujuan Kongres sehingga menimbulkan perselisihan konstitusional mengenai batas-batas kewenangan presiden.
Kubu Demokrat menuduh Musk memimpin kudeta dari dalam pemerintah dengan mengumpulkan kekuasaan yang ilegal dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Jeffries, mengatakan, "Sangat disayangkan karena banyak rekan Republikan kita bertekad untuk mendirikan pemerintah bayangan yang terdiri dari para miliarder, oleh para miliarder dan untuk para miliarder yang akan mengancam rakyat Amerika … Karena pada akhirnya, rekan-rekan Republikan saya di DPR bertekad untuk meloloskan pemotongan pajak besar-besaran untuk para donor dan perusahaan kaya mereka dan kemudian menghukum kelas pekerja Amerika dengan legislasi tersebut.”
Mengenai kewenangan Musk yang dianggap terlalu jauh, Senator Republikan ThomTillis mengatakan, “Kami memiliki pengawasan. Jika ia melangkah terlalu jauh, saya akan menjadi orang pertama yang bertindak, jika ia bertindak terlampau jauh. Elon Musk sedang berupaya untuk melihat pemborosan di pemerintahan yang dapat terus bertambah dan bertambah dan bertambah. Teman-teman, jika kita tidak menemukan pendekatan struktural untuk mengurangi biaya pemerintah, kita semua akan dihadapkan dengan krisis fiskal yang didorong utang yang tidak diinginkan siapa pun.”
Puncak dari tindakan Musk sejauh ini terjadi pada hari Senin di kantor pusat Badan Pembangunan Internasional AS (USAID). Akses ke lobi kantor USAID diblokir dan ratusan karyawan tidak dapat mengakses sistem komputer. Musk mengatakan Trump setuju untuk mengizinkannya menutup USAID.
Ketika menandatangani sejumlah instruksi presiden yang baru di kantornya, Senin, Trump membela rencana penutupan USAID dan memuji Musk karena ‘menemukan pemborosan yang luar biasa’ di dalam pemerintah federal.
Kata Trump, "Ia adalah orang yang sangat berbakat dari sudut pandang manajemen dan biaya.”
Salah satu langkah Musk yang paling signifikan adalah mendapat akses ke sistem pembayaran Departemen Keuangan AS, yang bertanggung jawab atas 1 miliar pembayaran per tahun senilai $5 triliun. Ini mencakup informasi sensitif terkait rekening bank dan pembayaran Jaminan Sosial.
Tidak jelas apa yang ingin dilakukan Musk terkait sistem pembayaran itu. Ia mengklaim bahwa ia dapat memangkas $1 triliun dari defisit federal “hanya dengan mengatasi pemborosan, penipuan dan penyalahgunaan.”
Jeffries mengatakan hal tersebut sama sekali tidak dapat diterima, tidak bermora ldan tidak mencerminkan nilai-nilai Amerika. Ia menambahkan RUU Hentikan Pencurian akan mencegah terjadinya akses yang melanggar hukum ini. [ab/uh]
Forum