Partai Demokrat AS melakukan upaya baru untuk memberlakukan undang-undang penting pertama dalam dua dekade lebih mengenai pengawasan senjata, dimulai dengan pemeriksaan latar belakang yang lebih ketat.
DPR, Kamis siap untuk meloloskan dua RUU yang akan mewajibkan pemeriksaan latar belakang pada semua penjualan dan pemindah tanganan senjata api serta memungkinkan pemeriksaan diperpanjang menjadi 10 hari untuk membeli senjata.
RUU serupa disahkan oleh DPR pada 2019, tak lama setelah Partai Demokrat memenangkan mayoritas, tetapi buntu di Senat yang dikendalikan Partai Republik selama dua tahun setelah diajukan.
Partai Demokrat yang sekarang juga berkuasa di Senat berharap undang-undang tersebut setidaknya akan dipertimbangkan. Tapi RUU itu membutuhkan dukungan bipartisan yang signifikan agar bisa disahkan.
Desakan baru ini adalah upaya terbaru dari Partai Demokrat - dan beberapa anggota Partai Republik yang telah berulang kali mencoba, dan gagal mengesahkan undang-undang pengendalian senjata yang lebih ketat sejak penembakan tahun 2012 di Sekolah Dasar Sandy Hook di Connecticut yang menewaskan 20 anak dan enam guru.
Meskipun peningkatan pemeriksaan latar belakang umumnya populer di kalangan publik Amerika, bahkan dengan dukungan sebagian pihak konservatif, Kongres sejauh ini belum bisa mencapai kompromi mengenai masalah tersebut.
Tidak jelas apakah Partai Demokrat di Senat bisa mendapat dukungan yang cukup dari Partai Republik untuk mengesahkan undang-undang pengawasan senjata baru di Senat yang terpecah dengan 50 berbanding 50 suara itu, karena mereka membutuhkan 60 suara untuk mensahkannya. [my/jm]
