Dewan Keamanan PBB akan memperdebatkan sebuah resolusi yang akan memberlakukan sanksi-sanksi ekonomi baru terhadap Korea Utara sebagai tanggapan terhadap program nuklir dan uji misilnya yang berlanjut.
Resolusi terbaru itu dirancang oleh AS sebagai tanggapan terhadap uji nujlir bawah tanah keenam Pyongyang tanggal 3 September lalu, yang diyakini bom hidrogen pertama rezim tersebut. Rancangan awal resolusi itu menuntut embargo minyak dan gas alam terhadap Korea Utara, selain pembekuan seluruh aset pemimpin Kim Jong-un dan pemerintahnya di luar negeri.
Para diplomat mengatakan, rancangan hasil revisinya yang akan diperkenalkan Senin (11/9) memodifikasi larangan pengiriman minyak dan gas, dan menghapus pembekuan aset Kim Jong-un. Versi baru itu dirancang setelah terjadi perundingan keras dengan Rusia dan China, yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan.
Rancangan baru mempertahankan larangan ekspor tekstil yang sudah tercantum dalam versi awal.
Korea Utara, sebelumnya Senin (11/9), mengingatkan bahwa Amerika akan sangat merugikan Dewan Keamanan PBB menyetujui lebih banyak sanksi terhadap negara itu.
“Dunia akan menyaksikan bagaimana Republik Rakyat Korea Utara menjinakkan gangster Amerika dengan melakukan serangkaian tindakan yang lebih keras daripada yang pernah mereka bayangkan,” ujar seorang juru bicara resmi di Pyongyang.
Pemerintah Trump mengatakan sedang mempertimbangkan semua opsi untuk menangani Korea Utara, termasuk tanggapan militer. Presiden memperingatkan bahwa ancaman Korea Utara terhadap Amerika atau sekutu-sekutunya akan ditanggapi secara keras. [ab/lt]
