Kepala Komisi Urusan Tahanan Otoritas Palestina, Qadura Fares pada Selasa (11/2) menyampaikan penolakan atas dekrit yang dikeluarkan oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas, yang merombak pembayaran santunan bagi keluarga-keluarga warga Palestina yang dibunuh atau dipenjara oleh Israel.
“Kami menyampaikan penolakan atas dekrit ini dan menuntut penarikannya segera, dekrit itu tidak ditulis di atas batu, semua orang melakukan kesalahan, hal itu bisa dibenahi. Jika memang ada kesalahan, semua itu bisa diperbaiki,” kata Qadura Fares.
“Kita semua bangga dengan apa yang telah mereka lakukan, tetapi tiba-tiba, apakah sekarang kita ingin melihat mereka berada dalam kesengsaraan? Hal ini tidak bisa diterima dan tidak selaras dengan sejarah kita. Dan juga, hal ini berdampak tidak hanya bagi rakyat Palestina yang sudah menderita tetapi juga kondisi saat ini dan masa depannya,” tambah Fares.
Presiden Mahmoud Abbas menghadapi kritik baik dari sekutu maupun lawannya atas dekrit tersebut, sebuah langkah yang diambil untuk memenuhi permintaan AS yang kemungkinan akan memperdalam ketidakpopulerannya.
Abbas, pemimpin Otoritas Palestina, mengeluarkan dekrit itu pada Senin yang membalikkan sistem sebelumnya, yang telah lama dicela keras oleh para pengkritik sebagai serangan yang menguntungkan terhadap Israel, tetapi bagi warga Palestina sendiri dipandang sebagai sumber penghidupan penting bagi keluarga tahanan.
Pengumuman yang mendadak itu nampaknya bertujuan untuk mengalihkan potensi sumber ketegangan dengan Presiden AS Donald Trump dan sebuah upaya untuk mempertahankan peran Otoritas Palestina, saat Washington memperkuat pendekatan pro-Israelnya terhadap konflik ini, kata analis Palestina.
Membatalkan sistem pembayaran sejenis upah, yang dijuluki sebagai “upah untuk membunuh” oleh para kritikus, telah terus menerus menjadi tuntutan utama pemerintah AS. Istilah “upah untuk membunuh” itu sendiri adalah penamaan yang ditolak oleh warga Palestina. Abbas telah lama menolak tekanan untuk menghentikan program tersebut.
Otoritas Palestina sebaliknya akan memberikan dukungan bagi keluarga-keluarga para tahanan melalui jaring kesejahteraan sosial, sesuai dengan kebutuhannya dan bukan lama masa tahanan mereka. Qadura Fares, pejabat Palestina yang bertanggung jawab untuk urusan tahanan, mengatakan antara 35 ribu – 40 ribu akan terdampak oleh keputusan baru itu. [ns/jm]
Forum