PBB sedang mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan memotong pengeluaran ketika lembaga itu memasuki usia ke-80 tahun ini di tengah krisis pendanaan. Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan itu pada hari Rabu (12/3), tetapi dia menegaskan bahwa upaya ini tidak bisa disamakan dengan apa yang dilakukan oleh Presiden AS Donald Trump dan Elon Musk.
“Tidak ada kaitan sama sekali dengan inisiatif semacam itu. Kita sedang mendiskusikan sebuah proses yang sama sekali berbeda, metodologi dan tujuannya. Ini adalah kelanjutan dan intensifikasi dari kerja yang telah selalu kami lakukan,” kata Guterres kepada para jurnalis ketika dia mengumumkan pembentukan gugus kerja UN80.
Guterres menyampaikan itu setelah jurnalis menanyakan apakah dia sedang membentuk departemen efisiensi di PBB, seperti yang dibentuk Trump. Departemen Efisiensi Pemerintah sendiri dipimpin oleh Elon Musk dan telah melakukan pemotongan secara meluas terhadap pegawai federal AS.
Dua pejabat PBB, yang berbicara secara anonim, mengakui bahwa kembali berkuasanya Trump pada Januari telah meningkatkan urgensi dan ambisi terhadap upaya efisiensi.
“Target saya adalah untuk bergerak secepat mungkin di area di mana saya memiliki otoritas dan mendesak para negara anggota untuk mempertimbangkan banyak keputusan yang ada pada mereka,” kata Guterres.
Dia menambahkan bahwa hal ini jauh melampaui hal-hal teknis. Anggaran di PBB bukan hanya terkait angka-angka di laporan keuangan, tetapi terkait dengan persoalan hidup dan mati bagi jutaan orang di seluruh dunia.
“Kita harus memastikan nilai manfaat dari pendanaan itu ketika memajukan nilai-nilai yang kita bagi bersama,” tambahnya.
Upaya ini muncul ketika PBB, yang didirikan pada Oktober 1945, menghadapi krisis likuiditas untuk setidaknya 7 tahun berturut-turut. Tidak semua dari 193 anggota PBB membayar iuran wajib reguler mereka secara penuh atau tepat waktu,” ujar Guterres.
Anggaran reguler untuk PBB pada 2025 adalah $3,7 miliar, yang termasuk untuk urusan politik, kemanusiaan, pelucutan senjata, ekonomi dan hubungan sosial dan tugas komunikasi. Sumbangan untuk kebanyakan badan-badan, pendanaan dan program PBB, seperti Program Pangan Dunia dan badan anak-anak PBB UNICEF, sepenuhnya suka rela.
Dua penyumbang terbanyak untuk anggaran reguler, menurut penghitungan yang disetujui oleh Majelis Umum PBB, adalah AS dan China. AS menyumbang maksimum 22 persen, sementara sumbangan China naik 5 persen tahun ini menjadi 20 persen.
Meski begitu, China saat ini membayarkan iuran mereka pada akhir tahun, enam bulan lebih lambat daripada yang dulu mereka lakukan. AS menunggak dengan kekurangan yang belum dibayar $1,5 miliar. Pemerintah AS terakhir kali melakukan pembayaran iuran sebesar $275 juta pada November, ketika masih berada di bawah pemerintahan Joe Biden, sebelum era Trump.
Hingga 7 Maret, 75 negara anggota atau lebih dari sepertiga, telah melunasi pembayaran iuran untuk anggaran reguler mereka. Di tengah krisis keuangan, PBB telah mengurangi pengeluaran yang direncanakan hingga 20 persen dan memberlakukan pembekuan perekrutan staf. [ns/uh]
Forum