Para demonstran anti pemerintah di Thailand memperluas aksi protes mereka di gedung-gedung penting pemerintah di Bangkok dalam usaha menggulingkan perdana menteri, yang kini menghadapi mosi tidak percaya di parlemen.
Beberapa ribu demonstran oposisi mengepung Kementerian Dalam Negeri, Selasa (26/11), dan bersumpah akan bermalam di sana. Para demonstran juga menguasai beberapa bagian dari kantor Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri sehari sebelumnya, dan berkemah di luar beberapa gedung pemerintah lainnya.
Para demonstran menyerukan pengunduran diri Perdana Menteri Yingluck Shinawatra. Mereka mengatakan, pemerintahnya dikontrol oleh apa yang mereka anggap sebagai saudara laki-lakinya yang korup – mantan PM terguling Thaksin Shinawatra yang kini hidup di pengasingan.
Aksi protes itu dipimpin oleh Partai Demokrat yang beroposisi, yang telah melancarkan debat mosi tidak percaya di parlemen. Yingluck, yang partai Pheu Thai-nya mendominasi parlemen, mengatakan kepada para legislator bahwa ia tidak akan mundur.
Pada Senin, demonstran yang dipimpin oposisi masuk dengan paksa ke beberapa bagian Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri dan gedung-gedung pemerintah lain dalam usaha untuk menggulingkan pemerintah.
Dalam menanggapinya, di seluruh daerah ibukota dan sekitarnya pemerintah memberlakukan undang-undang keamanan dalam negeri yang diperluas. Berdasarkan undang-undang ini, polisi dapat menutup jalan, memberlakukan larangan keluar rumah dan melakukan razia.
Para saksi melaporkan peningkatan kehadiran polisi di ibukota Selasa (26/11), tetapi tidak ada tanda-tanda kekerasan. Sejauh ini, polisi belum berusaha menghalau demonstran.
Aksi protes jalanan ini merupakan yang terbesar di Thailand sejak 2010, ketika lebih dari 90 orang tewas dalam aksi penumpasan militer terhadap protes oposisi. PM Yingluck bersikeras bahwa militer tidak akan menggunakan kekerasan untuk membubarkan protes.
Beberapa ribu demonstran oposisi mengepung Kementerian Dalam Negeri, Selasa (26/11), dan bersumpah akan bermalam di sana. Para demonstran juga menguasai beberapa bagian dari kantor Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri sehari sebelumnya, dan berkemah di luar beberapa gedung pemerintah lainnya.
Para demonstran menyerukan pengunduran diri Perdana Menteri Yingluck Shinawatra. Mereka mengatakan, pemerintahnya dikontrol oleh apa yang mereka anggap sebagai saudara laki-lakinya yang korup – mantan PM terguling Thaksin Shinawatra yang kini hidup di pengasingan.
Aksi protes itu dipimpin oleh Partai Demokrat yang beroposisi, yang telah melancarkan debat mosi tidak percaya di parlemen. Yingluck, yang partai Pheu Thai-nya mendominasi parlemen, mengatakan kepada para legislator bahwa ia tidak akan mundur.
Pada Senin, demonstran yang dipimpin oposisi masuk dengan paksa ke beberapa bagian Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri dan gedung-gedung pemerintah lain dalam usaha untuk menggulingkan pemerintah.
Dalam menanggapinya, di seluruh daerah ibukota dan sekitarnya pemerintah memberlakukan undang-undang keamanan dalam negeri yang diperluas. Berdasarkan undang-undang ini, polisi dapat menutup jalan, memberlakukan larangan keluar rumah dan melakukan razia.
Para saksi melaporkan peningkatan kehadiran polisi di ibukota Selasa (26/11), tetapi tidak ada tanda-tanda kekerasan. Sejauh ini, polisi belum berusaha menghalau demonstran.
Aksi protes jalanan ini merupakan yang terbesar di Thailand sejak 2010, ketika lebih dari 90 orang tewas dalam aksi penumpasan militer terhadap protes oposisi. PM Yingluck bersikeras bahwa militer tidak akan menggunakan kekerasan untuk membubarkan protes.
