BANGKOK —
Para demonstran anti-pemerintah di Thailand mengatakan mereka akan meningkatkan intensitas protes dalam upaya memaksa Perdana Menteri Yingluck Shinawatra mundur dari jabatannya dan mendorong reformasi elektoral sebelum pemilihan umum dilaksanakan.
Jumlah demonstran yang berkemah di jalanan ibukota telah berkurang menjadi sekitar 2.000 dalam seminggu terakhir namun pemimpin mereka, mantan wakil perdana menteri Suthep Thaugsuban, menyerukan demonstrasi sepanjang jalan-jalan utama di Bangkok tengah pada Kamis (19/12) dan Jumat, diikuti dengan protes besar Minggu.
“Kami akan mengejar Yingluck Minggu ini setelah ia jelas mengatakan tidak akan turun sebagai perdana menteri,” ujarnya Selasa malam.
Suthep mengumpulkan 160.000 demonstran di sekitar kantor Yingluck pada 9 Desember, ketika ia memerintahkan pemilihan umum dipercepat pada 2 Februari untuk mencoba meredakan krisis. Yingluck masih menjadi perdana menteri sementara.
Suthep kemudian mencari bantuan dari militer yang berpengaruh namun sejauh ini telah ditolak. Militer Thailand, aktor yang seringkali mencuat dalam politik negara itu, menggulingkan abang Yingluck, Thaksin Shinawatra yang sekarang mengasingkan diri di luar negeri, ketika ia menjabat menjadi perdana menteri pada 2006.
"Kami akan berjalan sampai jumlah orang yang keluar bergabung dengan kami melebihi mereka yang memilih Yingluck. Kami akan berbaris sampai militer dan pegawai negeri akhirnya bergabung dengan kami,” ujar Suthep dari Partai Demokrat.
Beberapa sepakat dengan desakannya untuk reformasi supaya dilakukan sebelum pemilu dilaksanakan, namun yang lainnya merasa partainya, partai tertua di Thailand, harus menghormati proses demokrasi dan ikut pemilihan umum.
Program Suthep juga dianggap samar dan tidak jelas berapa lama “dewan rakyat” yang dibentuknya akan mengimplementasikan reformasi apa pun.
Ia mengatakan ingin menghapus pembelian suara dan kecurangan elektoral serta menjanjikan “aturan keras untuk menghapus korupsi”, desentralisasi, akhir dari “kebijakan-kebijakan populis permukaan yang memungkinkan korupsi”, serta reformasi “beberapa badan pemerintah seperti kepolisian.”
Protes Suthep mendapat momentum awal November ketika pemerintahan Yingluck mencoba mendorong rancangan undang-undang amnesti politik yang akan mengizinkan Thaksin kembali ke negaranya sebagai manusia bebas. (Reuters/Amy Sawitta Lefevre)
Jumlah demonstran yang berkemah di jalanan ibukota telah berkurang menjadi sekitar 2.000 dalam seminggu terakhir namun pemimpin mereka, mantan wakil perdana menteri Suthep Thaugsuban, menyerukan demonstrasi sepanjang jalan-jalan utama di Bangkok tengah pada Kamis (19/12) dan Jumat, diikuti dengan protes besar Minggu.
“Kami akan mengejar Yingluck Minggu ini setelah ia jelas mengatakan tidak akan turun sebagai perdana menteri,” ujarnya Selasa malam.
Suthep mengumpulkan 160.000 demonstran di sekitar kantor Yingluck pada 9 Desember, ketika ia memerintahkan pemilihan umum dipercepat pada 2 Februari untuk mencoba meredakan krisis. Yingluck masih menjadi perdana menteri sementara.
Suthep kemudian mencari bantuan dari militer yang berpengaruh namun sejauh ini telah ditolak. Militer Thailand, aktor yang seringkali mencuat dalam politik negara itu, menggulingkan abang Yingluck, Thaksin Shinawatra yang sekarang mengasingkan diri di luar negeri, ketika ia menjabat menjadi perdana menteri pada 2006.
"Kami akan berjalan sampai jumlah orang yang keluar bergabung dengan kami melebihi mereka yang memilih Yingluck. Kami akan berbaris sampai militer dan pegawai negeri akhirnya bergabung dengan kami,” ujar Suthep dari Partai Demokrat.
Beberapa sepakat dengan desakannya untuk reformasi supaya dilakukan sebelum pemilu dilaksanakan, namun yang lainnya merasa partainya, partai tertua di Thailand, harus menghormati proses demokrasi dan ikut pemilihan umum.
Program Suthep juga dianggap samar dan tidak jelas berapa lama “dewan rakyat” yang dibentuknya akan mengimplementasikan reformasi apa pun.
Ia mengatakan ingin menghapus pembelian suara dan kecurangan elektoral serta menjanjikan “aturan keras untuk menghapus korupsi”, desentralisasi, akhir dari “kebijakan-kebijakan populis permukaan yang memungkinkan korupsi”, serta reformasi “beberapa badan pemerintah seperti kepolisian.”
Protes Suthep mendapat momentum awal November ketika pemerintahan Yingluck mencoba mendorong rancangan undang-undang amnesti politik yang akan mengizinkan Thaksin kembali ke negaranya sebagai manusia bebas. (Reuters/Amy Sawitta Lefevre)
