Di Columbia University, penahanan dan kemungkinan pendeportasian Mahmoud Khalil, alumnus sekaligus aktivis di universitas itu, telah menyulut perdebatan. Departemen Keamanan Dalam Negeri mengukuhkan penangkapannya pada hari Sabtu. Mereka menuduh Khalil memimpin “aktivitas yang terkait dengan Hamas, yang telah ditetapkan sebagai organisasi teroris.”
Pemerintahan Trump membela langkah tersebut, dengan menyatakan bahwa penangkapan itu dilakukan berdasarkan instruksi presiden mengenai larangan antisemitisme dan diperlukan untuk melindungi para mahasiswa Yahudi serta menjamin keamanan kampus.
Reaksi di kampus itu beragam.
Michael Domb, mahasiswa Columbia University, mengatakan, "Saya sebenarnya mahasiswa asing dari Israel, tetapi ketika datang ke Columbia saya khawatir mengenai bagaimana saya akan diperlakukan sebagai mahasiswa Israel dan juga sebagai mahasiswa Yahudi. Saya pikir ini adalah langkah pertama yang diambil pemerintah untuk memberitahu Columbia, bahwa pada dasarnya, ini perlu dihentikan.”
Seorang mahasiswa Columbia lainnya, Bardia Rahmani, mengemukakan, "Saya pikir ini hanya menciptakan banyak ketidakpastian bagi universitas dan semacam efek yang mengerikan. Jadi di satu sisi, orang-orang khawatir mengenai apa yang mereka tulis di email, apa yang mereka pelajari, bahkan diskusi yang berlangsung di ruang-ruang kuliah, orang akan berpikir dua kali mengenai apa yang mereka katakan.”
Para pendukung penahanan berpendapat bahwa tindakan pemerintahan Trump merupakan langkah penting dalam mengatasi kekhawatiran yang meningkat mengenai antisemitisme dan memastikan keselamatan seluruh mahasiswa.
Liel Leibovitz adalah peneliti senior di Hudson Institute. Katanya, “Saya tentu saja memuji tindakan pemerintahan Trump, dan saya bersyukur untuk itu. Setelah lebih dari satu tahun pelecehan dan kekerasan terus menerus di kampus-kampus universitas dan di jalan-jalan kota, pada akhirnya, pemerintah datang, menegakkan hukum dan menegaskan bahwa warga negara asing yang mendukung terorisme dan mengikuti aktivitas teroris tidak punya tempat di Amerika Serikat.”
Namun, tidak semuanya sependapat. Protes baru-baru ini di Columbia mencerminkan kekhawatiran yang kian besar bahwa taktik pemerintah tersebut dapat melanggar kebebasan dan hak-hak fundamental.
Rabi Barat Ellman adalah dosen di Fordham University, New York. Ia mengatakan, "Saya pikir pembungkaman suara-suara protes mengenai perang Gaza dan kebijakan Israel demi melindungi keselamatan Yahudi benar-benar keliru dan salah arah, serta digunakan sebagai sarana untuk benar-benar menindas kebebasan berbicara kita secara lebih luas.”
Sementara itu, Donna Lieberman, direktur eksekutif New York Civil Liberties Union, mengemukakan, "Pesan kami kepada pemerintahan Trump adalah kami tidak akan dibungkam. Amendemen Pertama masih eksis di Amerika Serikat. Para pemegang kartu penduduk tetap yang sah, seperti halnya warga Amerika Serikat lainnya, memiliki hak atas kebebasan berbicara, mereka tidak dapat ditangkap dan ditahan dan dideportasi karena menyatakan pandangan yang tidak disetujui presiden.”
Sementara itu, beberapa tokoh politik mendukung kuat sikap tegas pemerintah mengenai keselamatan kampus.
Kata Ketua DPR AS Mike Johnson, "Jika Anda memiliki visa pelajar dan berada di Amerika dan Anda adalah calon teroris muda yang ingin memangsa orang Yahudi teman sekelas Anda, Anda akan dipulangkan. Dan saya pikir rakyat Amerika memahami bahwa mereka mendukung ini. Saya gembira kita memiliki presiden yang cukup kuat untuk menetapkan hukum.”
Sementara proses hukum untuk banding berlanjut, hasil kasus ini dapat menjadi preseden mengenai bagaimana universitas dan pemerintah menyeimbangkan keselamatan kampus dengan perlindungan bagi kebebasan berbicara dan kebebasan akademis. [uh/ka]
Forum