Amerika telah mencabut sebagian sanksi ekonomi terhadap Burma yang melarang investasi Amerika di negara itu selama 15 tahun ini.
Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton menyampaikan pengumuman itu hari Kamis di Washington di samping Menteri Luar Negeri Burma U Wanna Maung Lwin. Ia juga mengatakan Amerika akan mengirim duta besar pertamanya ke negara itu sejak tahun 1990. Sebaliknya, Menteri Luar Negeri Burma mengatakan Burma akan mengirim duta besarnya ke Amerika.
Menlu Clinton mendorong perusahaan-perusahaan dan warga Amerika untuk berinvestasi di Burma dan “lakukan dengan bertanggungjawab” sementara menjadi “agen perubahan positif” dan mendukung reformasi di negara di Asia Tenggara itu. Katanya ia berharap perusahaan-perusahaan Amerika akan bisa berusaha di semua sektor di Burma kecuali reputasi setempat atau praktek perusahaan-perusahaan tertentu tidak sesuai kebijakan Amerika terkait tanggung jawab korporat.
Pada waktu bersamaan, Nyonya Clinton mengatakan Amerika akan tetap mempertahankan embargo senjata terhadap Burma karena Washington ingin melihat angkatan bersenjata negara itu bergerak ke arah kendali sipil.
Walaupun demikian, sanksi Amerika terhadap Burma tidak seluruhnya dihapuskan. Kamis pagi, para pejabat Gedung Putih mengatakan Presiden Barack Obama meneruskan sanksi-sanksi itu selama setahun lagi. Namun, Menlu Clinton mengklarifikasi bahwa mematuhi “undang-undang terkait” akan menjadi “polis asuransi” untuk mendorong pemerintah Burma meneruskan reformasi.
Di Rangoon pekan ini, pemimpin oposisi dan ikon pro-demokrasi Aung San Suu Kyi memberikan dukungan yang hati-hati bagi usaha Kongres Amerika untuk meringankan serangkaian pembatasan perdagangan dan perjalanan yang diberlakukan pada junta militer yang menguasai Burma selama hampir lima dekade. Karena tekanan internasional, rezim militer melepaskan kekuasaan dan mengizinkan dilangsungkannya pemilu multi partai.
Pemerintah baru yang secara nominal sipil telah membebaskan ratusan tahanan politik dan melicinkan jalan bagi kesuksesan usaha Aung San Suu Kyi merebut kursi di parlemen.
Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton menyampaikan pengumuman itu hari Kamis di Washington di samping Menteri Luar Negeri Burma U Wanna Maung Lwin. Ia juga mengatakan Amerika akan mengirim duta besar pertamanya ke negara itu sejak tahun 1990. Sebaliknya, Menteri Luar Negeri Burma mengatakan Burma akan mengirim duta besarnya ke Amerika.
Menlu Clinton mendorong perusahaan-perusahaan dan warga Amerika untuk berinvestasi di Burma dan “lakukan dengan bertanggungjawab” sementara menjadi “agen perubahan positif” dan mendukung reformasi di negara di Asia Tenggara itu. Katanya ia berharap perusahaan-perusahaan Amerika akan bisa berusaha di semua sektor di Burma kecuali reputasi setempat atau praktek perusahaan-perusahaan tertentu tidak sesuai kebijakan Amerika terkait tanggung jawab korporat.
Pada waktu bersamaan, Nyonya Clinton mengatakan Amerika akan tetap mempertahankan embargo senjata terhadap Burma karena Washington ingin melihat angkatan bersenjata negara itu bergerak ke arah kendali sipil.
Walaupun demikian, sanksi Amerika terhadap Burma tidak seluruhnya dihapuskan. Kamis pagi, para pejabat Gedung Putih mengatakan Presiden Barack Obama meneruskan sanksi-sanksi itu selama setahun lagi. Namun, Menlu Clinton mengklarifikasi bahwa mematuhi “undang-undang terkait” akan menjadi “polis asuransi” untuk mendorong pemerintah Burma meneruskan reformasi.
Di Rangoon pekan ini, pemimpin oposisi dan ikon pro-demokrasi Aung San Suu Kyi memberikan dukungan yang hati-hati bagi usaha Kongres Amerika untuk meringankan serangkaian pembatasan perdagangan dan perjalanan yang diberlakukan pada junta militer yang menguasai Burma selama hampir lima dekade. Karena tekanan internasional, rezim militer melepaskan kekuasaan dan mengizinkan dilangsungkannya pemilu multi partai.
Pemerintah baru yang secara nominal sipil telah membebaskan ratusan tahanan politik dan melicinkan jalan bagi kesuksesan usaha Aung San Suu Kyi merebut kursi di parlemen.
