Senjata AS yang disita oleh Taliban setelah penarikan pasukan AS dari Afghanistan pada Agustus 2021 terus muncul di luar negeri.
Bulan lalu, seorang komandan Israel yang berbicara tanpa menyebut nama mengatakan kepada majalah Newsweek bahwa senjata-senjata ringan AS yang disita di Afghanistan telah jatuh ke tangan kelompok-kelompok Palestina di Jalur Gaza.
Senjata Amerika yang tersisa di Afghanistan juga ditemukan di negara tetangga Pakistan dan di tempat lain.
Laporan media menunjukkan bahwa Taliban mendapat untung dari perdagangan gelap senjata yang disita, dan beberapa analis mengatakan Taliban mengendalikan pasar gelap senjata.
Taliban menyangkal hal ini.
“Kami dengan serius menolak klaim dari beberapa kalangan di Amerika Serikat bahwa Emirat Islam telah menjual senjata dan peralatan yang ditinggalkan oleh pasukan Amerika di Afghanistan ke sumber lain,” cuit juru bicara Emirat Islam Afghanistan Zabihullah Mujahid pada 10 Juli.
“Faktanya adalah setelah pengusiran pasukan asing (dari Afghanistan) dan dalam kendali penuh Emirat Islam, berbagai peralatan dan kendaraan (militer) disimpan di beberapa depot, dan tidak ada yang diizinkan untuk menyelundupkan atau menjual bahkan satu senjata pun.”
Pernyataan ini salah.
Meskipun laporan menunjukkan bahwa Taliban telah memperketat kontrol atas stok senjata AS yang mereka sita, anggota-anggota Taliban terlibat secara langsung dalam penjualan persenjataan AS di pasar gelap.
Ketika pasukan AS meninggalkan Afghanistan pada Agustus 2021, mengakhiri perang selama dua dekade, pasukan keamanan Afghanistan runtuh. Ini memungkinkan Taliban, yang mengambil alih kekuasaan di Afghanistan, untuk merebut senjata-senjata ringan dan peralatan militer lainnya dalam jumlah besar.
Pada bulan Agustus 2022, Departemen Pertahanan AS memperkirakan “bahwa peralatan yang didanai AS senilai $7,12 miliar (hampir senilai Rp110 Triliun) ada dalam inventaris bekas pemerintah Afghanistan ketika runtuh, yang sebagian besar disita oleh Taliban. Ini termasuk pesawat militer, kendaraan darat, senjata, dan peralatan militer lainnya.”
Pada November 2021, The New York Times berbicara dengan para pedagang (dealer) senjata di provinsi Kandahar, Afghanistan selatan yang menjadi markas Taliban. Para dealer secara terbuka menjual senjata Amerika, beberapa di antaranya diperoleh dari pejuang Taliban.
Pedagang senjata di Kandahar mengatakan Taliban telah mengizinkan beberapa pejuang mereka untuk menjual senjata-senjata ringan yang mereka sita setelah menduduki pangkalan bekas pasukan pemerintah Afghanistan. Senjata-senjata lainnya disita dan diserahkan kepada komandan Taliban.
Pada September 2021, jaringan televisi "France 24" mengutip seorang penjual senjata di Kandahar yang mengidentifikasi dirinya sebagai Murtaza yang mengatakan, "Kami membeli semua barang ini dari Taliban setelah mereka menaklukkan pangkalan militer Afghanistan. Sekarang, kami membawanya ke pasar untuk dijual."
Para pedagang senjata yang berbicara dengan The New York Times mengatakan kepada harian itu bahwa banyak dealer senjata telah menyelundupkan senjata AS ke Pakistan. Seorang mantan komandan Taliban yang tinggal di Kandahar mengatakan dia telah memperkenalkan seorang pedagang senjata Pakistan yang mencari pistol, senapan, kacamata untuk penglihatan malam dan peralatan AS lainnya ke pedagang senjata lokal.
Peralatan militer semacam itu telah jatuh ke tangan militan yang bersekutu dengan Taliban yang memerangi pasukan pemerintah Pakistan.
Pada bulan Maret lalu, Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), organisasi media satu manajemen dengan VOA, melaporkan bahwa anggota kelompok militan Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) telah memperoleh senapan mesin M16 buatan AS, senapan serbu M4, senapan serbu malam, kacamata penglihatan dan peralatan komunikasi militer.
TTP di Pakistan secara organisasi terpisah dari Taliban Afghanistan, tetapi "terinspirasi" olehnya.
Dalam sebuah laporan bersama yang diterbitkan awal bulan ini, Small Arms Survey, sebuah proyek penelitian independen yang berbasis di Jenewa yang berfokus pada senjata ringan dan kekerasan bersenjata, dan organisasi nonpemerintah Afghan Peace Watch (Pengawas Perdamaian Afghanistan) yang berbasis di AS, melaporkan bahwa Taliban telah memperketat kendali atas persediaan senjata-senjata AS dalam skala besar serta penyelundupan skala kecil lainnya.
Namun, mereka mengatakan "penyelundupan senjata" dan "penjualan senjata sipil" terus berlanjut, "di mana pejabat Taliban setempat dapat memungut pajak atas kegiatan ini," menambahkan bahwa "perdagangan senjata-senjata rahasia ilegal juga terjadi."
Pada akhir 2022, Afghan Peace Watch melakukan investigasi lapangan di tiga provinsi Afghanistan — Helmand, Kandahar, dan Nangarhar. Lembaga ini mewawancarai penyelundup senjata, pejuang Taliban tingkat rendah, pejabat lokal Taliban, mantan anggota pasukan keamanan pemerintah Afghanistan sebelumnya dan pakar keamanan di Afghanistan.
Small Arms Survey dan Afghan Peace Watch bersama-sama melaporkan bahwa temuan penelitian mengkonfirmasi “kehadiran pasar senjata” di daerah perbatasan Afghanistan-Pakistan dan menunjukkan “penyelundupan senjata lintas batas yang sedang berlangsung” meskipun otoritas Taliban Afghanistan memberlakukan “peningkatan penyitaan senjata”.
Asfandyar Mir, pakar Asia Selatan di lembaga U.S. Institute of Peace, mengatakan kepada majalah Foreign Policy, “Taliban kemungkinan mengendalikan dan mengenakan pajak pasar gelap baru [terkait perdagangan senjata].”
Senjata AS dilaporkan juga berakhir di Kashmir, bagian paling utara anak benua India di mana India dan Pakistan telah terlibat dalam sengketa wilayah selama puluhan tahun.
Pada bulan Januari, pihak berwenang di Kashmir yang dikuasai India mengatakan kepada NBC News bahwa berbagai senjata AS, termasuk senapan M4 dan M16, telah ditemukan dari kelompok militan yang berbasis di Pakistan Jaish-e-Mohammad dan Lashkar-e-Taiba, yang berjuang untuk menegaskan kontrol Pakistan terhadap wilayah Kashmir.
Para militan dari kedua kelompok tersebut telah berjuang bersama atau melatih pasukan Taliban di Afghanistan.
Pada bulan Maret, surat kabar online Kabul Now melaporkan bahwa berbagai faksi Taliban secara berkala berselisih mengenai operasi penyelundupan, yang mencerminkan potensi perebutan status dan kekuasaan di dalam internal organisasi tersebut.