KAMPALA —
KTT para pemimpin Afrika tengah dan timur berakhir dengan seruan kepada kelompok pemberontak M23 untuk segera menghentikan pertempuran di Republik Demokrasi Kongo (DRC).
Pengumuman itu dibacakan setelah KTT Konferensi Internasional Kawasan Danau Besar – blok negara-negara Afrika timur dan tengah – di Kampala. KTT khusus itu diadakan setelah kelompok pemberontak M23 merebut Goma, kota penting di Kongo timur awal minggu ini.
KTT yang dihadiri presiden Kenya, Tanzania, DRC, dan Uganda, serta para pejabat dari tujuh negara lainnya tersebut menyerukan kelompok pemberontak agar mengakhiri ancaman mereka untuk menggulingkan pemerintah Kongo.
Para pemimpin kawasan itu mengatakan kepada kelompok pemberontak untuk segera mundur sedikitnya 20 kilometer ke utara Goma sehingga tentara dan polisi Kongo bisa menguasai kembali kota itu.
Menteri Luar Negeri Uganda Sam Kutesa membacakan pernyataan 10 pasal itu, yang juga menekankan peran pemerintah Kongo dalam mengakhiri konflik itu.
Ia mengatakan, “Pemerintah Republik Demokrasi Kongo menyimak, mengevaluasi, dan menanggapi keluhan-keluhan kelompok M23, termasuk tindakan yang telah dilakukan kelompok itu.”
Blok kawasan itu juga mengimbau agar gabungan pasukan netral dan tentara pemerintah Kongo serta kelompok M23 ditempatkan di bandara Goma. Pertemuan sebelumnya dalam konferensi itu menyarankan pasukan regional netral dikirim ke Kongo timur, namun pertemuan terakhir tidak menjelaskan negara-negara mana yang akan mengirim pasukan.
Rencana konferensi itu menggemakan pesan yang disampaikan presiden Uganda, Rwanda, dan DRC setelah pertemuan dua hari awal minggu ini. Kelompok pemberontak M23 katanya menampik seruan sebelumnya untuk mengakhiri kampanye mereka, tetapi meminta perundingan damai dengan Presiden Kongo Joseph Kabila.
Namun, Menteri Luar Negeri Rwanda Louise Mushikiwabo, yang mewakili Presiden Paul Kagame, mengatakan pertemuan terakhir itu merupakan keputusan penting.
“Kami berharap kelompok M23 dan pemerintah DRC, mematuhi kesepakatan yang dimediasi organisasi ini,” ujarnya.
Panglima angkatan bersenjata Uganda akan memimpin pelaksanaan rencana itu, dengan pengawasan dari para pejabat militer Rwanda dan Kongo.
Pengumuman itu dibacakan setelah KTT Konferensi Internasional Kawasan Danau Besar – blok negara-negara Afrika timur dan tengah – di Kampala. KTT khusus itu diadakan setelah kelompok pemberontak M23 merebut Goma, kota penting di Kongo timur awal minggu ini.
KTT yang dihadiri presiden Kenya, Tanzania, DRC, dan Uganda, serta para pejabat dari tujuh negara lainnya tersebut menyerukan kelompok pemberontak agar mengakhiri ancaman mereka untuk menggulingkan pemerintah Kongo.
Para pemimpin kawasan itu mengatakan kepada kelompok pemberontak untuk segera mundur sedikitnya 20 kilometer ke utara Goma sehingga tentara dan polisi Kongo bisa menguasai kembali kota itu.
Menteri Luar Negeri Uganda Sam Kutesa membacakan pernyataan 10 pasal itu, yang juga menekankan peran pemerintah Kongo dalam mengakhiri konflik itu.
Ia mengatakan, “Pemerintah Republik Demokrasi Kongo menyimak, mengevaluasi, dan menanggapi keluhan-keluhan kelompok M23, termasuk tindakan yang telah dilakukan kelompok itu.”
Blok kawasan itu juga mengimbau agar gabungan pasukan netral dan tentara pemerintah Kongo serta kelompok M23 ditempatkan di bandara Goma. Pertemuan sebelumnya dalam konferensi itu menyarankan pasukan regional netral dikirim ke Kongo timur, namun pertemuan terakhir tidak menjelaskan negara-negara mana yang akan mengirim pasukan.
Rencana konferensi itu menggemakan pesan yang disampaikan presiden Uganda, Rwanda, dan DRC setelah pertemuan dua hari awal minggu ini. Kelompok pemberontak M23 katanya menampik seruan sebelumnya untuk mengakhiri kampanye mereka, tetapi meminta perundingan damai dengan Presiden Kongo Joseph Kabila.
Namun, Menteri Luar Negeri Rwanda Louise Mushikiwabo, yang mewakili Presiden Paul Kagame, mengatakan pertemuan terakhir itu merupakan keputusan penting.
“Kami berharap kelompok M23 dan pemerintah DRC, mematuhi kesepakatan yang dimediasi organisasi ini,” ujarnya.
Panglima angkatan bersenjata Uganda akan memimpin pelaksanaan rencana itu, dengan pengawasan dari para pejabat militer Rwanda dan Kongo.
